AYOJAKARTA.COM - Komedian sekaligus aktivis, Pandji Pragiwaksono, kembali menyita perhatian publik melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Senin, 1 September 2025.
Dalam video tersebut, Pandji Pragiwaksono mengupas fenomena meningkatnya kemarahan masyarakat Indonesia yang menurutnya bersumber dari satu kata kunci yakni 'efisiensi'.
Menurut komika berusia 46 tahun tersebut, kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah saat ini sering kali justru mengorbankan rakyat kecil.
Ia menilai, keputusan-keputusan yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo masih membebani pemerintahan saat ini.
Salah satu contohnya adalah proyek ambisius pemindahan ibu kota negara (IKN) yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.
“Menurut keyakinan saya, semua keruhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini dasarnya adalah sebuah kata. Katanya adalah efisiensi. Nah, alasan kenapa efisiensi terjadi mau enggak mau datangnya dari eranya Pak Jokowi. Emang iya, emang seperti itu,” ujar Pandji.
Ia menambahkan, masyarakat semakin gusar ketika program-program besar seperti pembangunan IKN atau kabinet gemuk tetap dipaksakan, sementara rakyat kecil harus menanggung pemutusan kontrak kerja, penundaan pengangkatan PNS, hingga potongan anggaran daerah.
Baca Juga: Demonstrasi Hari Ini Berjalan Lancar, Ferry Irwandy Kirim Surat Terbuka untuk Aparat dan Otoritas
Pandji Pragiwaksono juga menyinggung kasus Bupati Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% akibat dana transfer pusat yang ditahan dengan dalih efisiensi.
Lebih jauh, Pandji menyoroti ketidakpekaan pejabat terhadap keresahan rakyat. Ia mencontohkan polemik tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR yang dianggap sangat tidak masuk akal di tengah sulitnya masyarakat memiliki rumah.
“Rakyat lagi pusing dengan rumah, kelas menengah makin sulit punya rumah, tapi DPR malah dapat tunjangan Rp50 juta sebulan. Itu insensitif, berjarak, dan bikin rakyat makin marah,” tegasnya.
Pria kelahiran Singapura itu menegaskan bahwa kemarahan rakyat jangan diremehkan. “Kalau sudah waktunya, rakyat akan bergerak. Jangan bikin kami marah. Semua ucapan, tindakan, kebijakan jangan merugikan rakyat. Itu saja dulu. Masa enggak bisa?” katanya.
Ia juga mengingatkan pejabat agar tidak merasa lebih penting dibanding rakyat yang mereka wakili. Menurut Pandji Pragiwaksono, Indonesia bukan lagi zaman kerajaan di mana gelar dan jabatan menjadi segalanya.
Kini masyarakat sudah jauh lebih kritis dan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai pihak yang tidak mengerti. Di akhir pesannya, Pandji mengajak masyarakat untuk tetap memperjuangkan aspirasi tanpa melupakan pentingnya mengembalikan kehidupan normal agar ekonomi tetap berputar.
Baginya, perjuangan rakyat tidak boleh berhenti, tetapi harus bergeser ke strategi yang lebih cerdas dan membumi.***
Share this article
Pandji Pragiwaksono sebut kemarahan rakyat dipicu efisiensi warisan Jokowi. Proyek IKN, kebijakan insensitif DPR, hingga kenaikan pajak daerah makin memperbesar jurang antara rakyat dan pejabat.