AYOJAKARTA.COM - Fenomena buzzer di Indonesia bukanlah hal baru. Awalnya, sekitar tahun 2009, buzzer digunakan oleh brand komersial untuk memperkenalkan produk atau tren di media sosial.
Namun, pergeseran terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2012, ketika buzzer mulai dipolitisasi. Sejak saat itu, mereka tidak lagi sekadar mempromosikan produk, melainkan ikut membentuk citra politik, menyerang lawan, dan menggiring opini publik.
Dalam konteks politik, buzzer sering disebut sebagai pasukan digital. Mereka bekerja dengan menyebarkan narasi, tagar, hingga meme secara masif dan terkoordinasi.
Baca Juga: Mengenal Cara Kerja Water Mist, Alat yang Dipakai Dinas Lingkungan Hidup untuk Kurangi Polusi
Teknik yang dipakai antara lain hijacking tagar, menyusup ke percakapan populer untuk menyisipkan propaganda, hingga simulasi dukungan massal atau astroturfing, yang menciptakan kesan seolah-olah ada dukungan publik luas padahal sebenarnya hasil rekayasa.
Penelitian dari Oxford Internet Institute bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan siber, baik berupa bot maupun buzzer manusia.
Mereka disebut sebagai cyber troops, pasukan maya yang efektif membungkam kritik, menyebar disinformasi, dan memanipulasi isu.
Buzzer bekerja dalam struktur tim. Ada tim kreator konten yang merancang narasi, tim penyebar yang menggandakan pesan hingga viral, serta tim kontra-serangan yang bertugas menyerang balik kritik dan mendiskreditkan lawan.
Taktik lain yang kerap digunakan adalah doxing, membocorkan data pribadi aktivis atau pengkritik pemerintah untuk menebar rasa takut.
Laporan dari Safenet dan Amnesty International mencatat peningkatan serangan digital terhadap jurnalis, akademisi, hingga warga biasa akibat aktivitas buzzer.
Yang lebih mengkhawatirkan, buzzer tidak lagi hanya beroperasi di media sosial terbuka seperti Twitter (X) atau Facebook, tetapi juga merambah aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp dan Telegram.
Hal ini membuat propaganda terasa lebih personal, sehingga lebih mudah dipercaya masyarakat. Dampaknya jelas: ruang publik yang seharusnya menjadi arena diskusi demokratis berubah menjadi medan propaganda.
Kritik tenggelam oleh kebisingan yang terstruktur, sementara opini publik dipelintir demi kepentingan politik.***
Seperti dicatat dalam berbagai laporan riset, buzzer telah menjelma dari sekadar promotor berbayar menjadi mesin propaganda modern yang efektif, murah, dan berbahaya bagi demokrasi.
Share this article
Buzzer di Indonesia berevolusi dari promotor produk jadi mesin propaganda politik. Mereka sebar narasi, doxing, hingga astroturfing, membungkam kritik, dan memanipulasi opini publik.