Wujudkan Indonesia Sehat, BGN Pastikan Program MBG Merata hingga Pelosok Negeri

AYOJAKARTA.COM -- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Indonesia mendapatkan akses gizi yang adil dan merata.

Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah terpencil didasarkan pada sejumlah kriteria teknis, seperti lokasi yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit perjalanan dan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang.

Dadan menuturkan bahwa BGN bekerja sama dengan Satgas daerah dalam proses pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil.

“Setiap bangunan SPPG memiliki ukuran standar 10 x 15 meter agar dapat menampung aktivitas pengolahan makanan bergizi secara efisien,” ungkapnya di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Dadan menargetkan seluruh proyek SPPG, baik di wilayah perkotaan maupun 3T, dapat rampung antara akhir Oktober hingga pertengahan November 2025.

Hingga kini, lebih dari 12.500 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seiring dengan berjalannya program MBG, jumlah penerima manfaat telah mencapai 36.773.520 orang. Angka ini mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh wilayah Indonesia.

“Capaian ini merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan akses gizi nasional,” jelas Dadan.

Menurutnya, keberadaan lebih dari 12 ribu dapur komunitas aktif menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program MBG secara merata.

Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur utama yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan pangan dan higienitas yang ketat.

Dadan menegaskan, ekspansi pembangunan SPPG akan terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan unik setiap wilayah, terutama daerah 3T.

“Kami memastikan semua daerah memiliki akses yang setara terhadap layanan gizi. Prinsip kami jelas, tidak boleh ada yang tertinggal dalam pemenuhan gizi,” ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu inisiatif paling berdampak dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun terakhir.

Selain memperkuat ketahanan gizi, program MBG juga menciptakan efek ekonomi berantai di berbagai daerah.

Ribuan tenaga kerja kini terserap di dapur-dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga kebersihan.

“Program MBG juga membuka peluang ekonomi baru di daerah. Banyak UMKM lokal kini menjadi bagian dari rantai pasok penyedia bahan pangan, bumbu, dan kemasan,” ujar Dadan.

Program ini telah melahirkan ekosistem kewirausahaan baru, di mana para pelaku usaha kecil bertransformasi menjadi penyedia layanan pendukung program.

Bahkan muncul industri turunan seperti produsen food tray, alat makan, peralatan dapur, hingga rapid test keamanan pangan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa lembaganya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai standar.

“BGN memastikan seluruh kegiatan di lapangan berpedoman pada aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan kepada pengelola SPPG agar setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan,” jelasnya.

Dalam aspek komunikasi publik, BGN membuka kanal pengaduan dan sistem informasi daring agar masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, serta ikut mengawasi pelaksanaannya.

“Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki program ini,” tambah Hida.

Berdasarkan data terbaru per 28 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB, terdapat 6.720 SPPG telah beroperasi penuh, 15.906 unit sedang dalam proses verifikasi, dan 4.357 unit menunggu konfirmasi, sehingga total potensi SPPG mencapai 26.873 unit di seluruh Indonesia.

“BGN terus mempercepat proses verifikasi mitra di lapangan. Kami memperkirakan seluruh unit dapat dikonfirmasi statusnya dalam waktu sekitar satu bulan,” ungkap Dadan.