Catatan Seleksi PPIH, Pengamat Sebut Sistem IT Kementerian Haji Masih Lemah

AYOJAKARTA.COM - Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menilai Kementerian Haji harus memperkuat sistem Information Technology (IT) mereka yang masih belum maksimal.

Demikian hal itu ia sampaikan terkait proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang masih bermasalah.

"Hanya memang yang perlu diperbaiki dari Kemenhaj itu adalah sistem IT nya kedepan. Untuk awal-awal ini saya menganggapnya memang masih perlu pemahaman. Maksudnya gini, karena ini kan transisi gitu ya," ujarnya kepada AYOINDONESIA.COM, Kamis 29 Januari 2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kewenangan penuh penetapan petugas haji kini berada di tangan Kementerian Haji, berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih melibatkan Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Terkait proses seleksi PPIH secara umum, ia menilai pelaksanaannya sudah cukup baik, meski masih terdapat kendala teknis, terutama pada sistem teknologi informasi.

"Transisi dan anggarannya belum solid. Kemudian belum banyak dan rekrutmen SDM-nya Kemen Haji juga masih belum 100% firm," jelas dia.

Dalam arti, tegas dia, hal ini membuat sistem IT mereka terdampak. "Oleh karena itu, saya kira memang kedepan ini masalah IT ini harus diselesaikan," ujarnya.

Sebab perihal IT yang mumpuni juga menjadi amanat dari UU Penyelenggaraan Ibada Haji. "Karena ini di undang-undang itu menjadi syarat. Sistem IT perhajian itu harus terbuka dan harus andal gitu ya, kalau soal joki, saya tidak punya data soal itu," tegasnya.

Gangguan IT sempat menjadi masalah saat proses seleksi PPIH. "Itu memang faktor IT kemarin ketika tes itu memang ada up and down jaringan. Karena memang yang mendaftar petugas itu cukup banyak gitu ya. Dan sistem itu kan diambil dari Kementerian Agama," jelasnya

Hal serupa juga terjadi pada sistem pembayaran pelunasan Ibadah Haji. "Pelunasan Haji saja kemarin juga up and down lah. Makanya kalau soal IT, saya kira memang Kementerian Haji mengakui dan mesti ada perbaikan," jelas dia.

Ia mengakui adanya gangguan jaringan saat tes CAT akibat tingginya jumlah pendaftar. Namun, terkait isu perjokian dan permainan orang dalam, ia menyebut belum menemukan data yang terverifikasi.

“Isu-isu seperti itu bisa muncul dari kekecewaan peserta yang tidak lolos. Selama tidak ada data valid, kita harus hati-hati,” pungkasnya.***