AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia telah menetapkan target besar untuk masa depan energi nasional.
Pada tahun 2028, pemerintah berencana menerapkan mandatori bauran energi bioetanol sebesar 10 persen atau E10.
Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan.
Namun, di balik rencana hijau ini, muncul kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, secara terbuka mengakui adanya risiko tersebut.
Ia memperingatkan bahwa penggunaan komoditas pangan secara besar-besaran untuk energi dapat memicu inflasi harga pangan.
Risiko ini muncul karena bahan baku utama bioetanol selama ini memang berasal dari sumber makanan manusia.
Konsumsi masif untuk industri energi dikhawatirkan akan menyedot pasokan di pasar.
Dalam industri ini, dikenal istilah bioetanol generasi pertama. Generasi ini diproduksi dari tanaman pangan yang mengandung gula dan pati.
Beberapa contohnya adalah tebu, bit gula, jagung, singkong, hingga gandum.
Jika bahan-bahan ini dialihkan untuk memproduksi BBM, maka jumlah makanan yang tersedia untuk masyarakat bisa berkurang.
Inilah faktor utama yang berpotensi membuat harga pangan melonjak di masa depan.
Namun, pemerintah mengeklaim sudah memiliki strategi untuk meredam risiko tersebut.
Fokus pengembangan saat ini mulai diarahkan pada bioetanol generasi kedua.
Berbeda dengan generasi pertama, bioetanol generasi kedua tidak menggunakan bagian tanaman yang dikonsumsi manusia.
Bahan bakunya berasal dari biomassa seperti limbah pertanian, residu tanaman, hingga sampah organik.
Teknologi terbaru ini dianggap jauh lebih aman bagi ketahanan pangan nasional.
Karena menggunakan limbah, proses produksinya tidak akan mengganggu ekosistem pangan yang sudah ada.
Saat ini, negara seperti Jepang sudah mulai menerapkan teknologi canggih ini untuk kebutuhan domestik mereka.
Di Indonesia, langkah nyata mulai terlihat melalui kerja sama antara Pertamina NRE dan Toyota Motor Asia.
Mereka berencana membangun pabrik bioetanol di Provinsi Lampung yang dijadwalkan mulai konstruksi pada kuartal ketiga atau keempat tahun ini.
Pabrik tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 60 ribu kiloliter bioetanol dalam setahun.
Untuk mendukung produksi tanpa mengorbankan pangan, pemerintah juga akan mulai menanam sorgum di lahan seluas 6.000 hektare.
Inovasi ini didukung oleh teknologi Research Development for Bioethanol (RABID).
Dengan kombinasi penggunaan limbah dan tanaman alternatif, pemerintah optimistis target energi 2028 tetap tercapai tanpa harus membebani dapur masyarakat dengan harga pangan yang mahal.***
Share this article
Mandatori bioetanol E10 pada 2028 berisiko picu inflasi pangan. Solusinya, Pertamina-Toyota kembangkan bioetanol generasi 2 dari limbah & sorgum di Lampung mulai 2026 agar dapur warga aman.