Ketua DPRD Jabar Minta PDIP Tidak Terlalu Reaktif Terhadap Pidato Gubernur KDM

AYOJAKARTA.COM - Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya hal yang serius dalam pidato Gubernur KDM (Kang Dedi Mulyadi) pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat di Cirebon.

Menurut Buky Wibawa, pernyataan KDM yang dipermasalahkan oleh Fraksi PDIP sebenarnya merupakan bagian dari karakter orang Sunda yang sering menyelipkan unsur candaan atau "sindir sampir" dalam pembicaraan.

"Saya tidak melihatnya sesuatu yang serius dalam ucapan di dalam pidato KDM ketika itu ya," ujar Buky yang hadir langsung di acara tersebut.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan 53 Lokasi untuk Implementasi Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025-2026

Ia menjelaskan bahwa saat KDM menyampaikan tentang penyelesaian masalah banjir sampah yang membutuhkan tindakan cepat tanpa terlalu banyak diskusi.

Hal tersebut disampaikan dalam suasana yang tidak terlalu serius dan merupakan gaya khas bicara KDM.

Buky juga mengklarifikasi mengenai pernyataan KDM tentang gedung peninggalan Belanda saat Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia di Gedung Sate.

Saat itu, KDM menyebutkan bahwa gedung tersebut dibuat pada zaman kolonial tanpa persetujuan DPR karena institusi tersebut belum ada, berbeda dengan saat ini di mana pembangunan fasilitas seperti gedung sekolah harus melalui diskusi dengan DPRD.

Baca Juga: Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' Menggemparkan Publik, Psikolog: Edukasi Seksual Perlu Masuk Kurikulum

"Kalau buat saya sih ya itu sebuah candaan sindiran juga boleh kan. Artinya kan kita juga harus lebih hati-hati ke depannya dalam membuat kebijakan.

Menyetujui penganggaran, dan memperkuat aspek pengawasan sebagai anggota dewan terhadap program-program dari pemerintah," jelas Buky yang menangkap ucapan tersebut sebagai pengingat untuk meningkatkan kualitas pengawasan dewan, bukan sebagai kritik yang harus disikapi secara berlebihan.

Menanggapi sikap Fraksi PDIP yang melakukan walkout saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Buky Wibawa berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena merupakan hak dari setiap anggota dewan dan fraksi untuk mengekspresikan sikapnya.

"Enggak apa-apa, itu kan hak setiap anggota dewan, hak fraksi untuk mengekspresikan sikapnya terhadap kebijakan dari pemerintah dari eksekutif. Dan itu kan bukan sikap DPR, itu kan sikap Fraksi PDIP," tegas Buky.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak perlu terlalu reaktif menanggapi situasi ini dan menekankan bahwa walkout yang dilakukan oleh Fraksi PDIP merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam lembaga legislatif daerah.***