AYOJAKARTA.COM - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan kembali memberikan kritiknya soal kondisi Indonesia saat ini.
Dimana menurut Anies Baswedan, kondisi hukum khususnya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Anies Baswedan menyebut bahwa seharusnya dalam sebuah negara, kekuasaan diatur oleh hukum bukan malah hukum yang diatur oleh penguasa.
Baca Juga: Dimulai Besok, Anies Baswedan Sebut AMIN Akan Mulai Kampanye dari Jakarta
Kritikan tersebut disampaikan Anies Baswedan saat berada di Senayan Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).
Anies juga menyampaikan keinginannya soal Indonesia nantinya bisa diatur dengan mengutamakan etika.
“Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa,” ujar Anies seperti dikutip dari Suara.com, Senin (27/11/2023).
Dikatakan Anies bahwa para pendiri bangsa Indonesia terdahulu pun mungkin bisa saja mencari keuntungan baik untuk pribadi mereka maupun keluarganya.
Namun, orang-orang yang banyak berjasa bagi bangsa Indonesia tersebut tidak pernah mau melakukannya.
Mereka masih sangat mementingkan kepentingan para rakyatnya daripada hanya sekedar kepentingan golongan atau pribadi.
Baca Juga: Tak akan Lanjutkan Program Food Estate, Anies Baswedan Bakal Buat Hal Lain Jika Menang Pilpres 2024
Anies pun berharap bahwa semangat Indonesia saat ini harus dikembalikan ke zaman semangat para pejuang pendiri Indonesia terdahulu.
“Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit republik ini pada spiriit pendiri republik,” katanya.
Lebih lanjut, Anies mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara hukum dan bukanlah sebuah negara yang berdasar pada kekuasaan.
Maka dari itu, wajib bagi seluruh lini lapisan masyarakat bahkan para pemimpin negeri mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.
“Negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum," tegas Anies.
Baca Juga: PKS Minta DKI Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Begini Respon Anies Baswedan!
"Kalau ini, menjadi negara kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa," lanjutnya.
Kritikan Anies ini seolah menyindir kondisi Indonesia saat ini yang dinilai banyak pihak sudah mulai banyak berubah pendiriannya dari negara hukum menjadi negara penguasa.
Dimana salah satu hal yang begitu kontroversial dan menjadi polemik hingga saat ini adalah jalan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres usai putusan MK.
Baca Juga: Timnas AMIN Petakan Daerah Lumbung Suara, Disebut Ada 7 Wilayah Potensial Pemilih Anies Baswedan
Putusan MK sendiri seolah memberikan jalan mulus bagi Gibran dengan merubah konstitusi yang ada terkait batasan umur capres cawapres.
Ditambah dengan pemutus dalam sidang tersebut diketahui adalah paman Gibran atau adik ipar dari Presiden Jokowi yaitu Anwar Usman.
Tentu ini memberikan banyak pandanga dan tuduhan soal bukti kekuatan penguasa di Indonesia saat ini bisa merubah aturan hukum yang telah berlaku sebelumnya menjadi sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka.***
Share this article
Anies Baswedan menyebut seharusnya dalam sebuah negara, kekuasaan diatur oleh hukum bukan malah hukum yang diatur oleh penguasa.