AYOJAKARTA.COM -- Dunia politik dikejutkan dengan pembicaraan tentang potensi kolaborasi antara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang dikenal dengan sebutan Cak Imin.
Informasi kolaborasi Anies dan Cak Imin diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya pada malam hari Kamis, 31 Agustus 2023.
Melalui @KompasTV, Teuku Riefky mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah mengambil keputusan sendiri untuk mengusulkan kolaborasi antara Anies Baswedan dan Cak Imin dalam pemilihan umum tahun 2024.
Baca Juga: Cara Melihat Pesan WA yang Sudah Dihapus Tanpa Aplikasi Tambahan, Gampang Banget!
Teuku Riefky mengungkapkan Anies Baswedan telah menyetujui untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, rencana tersebut tidak terealisasi karena Anies akhirnya menerima keputusan yang diambil secara sepihak oleh Surya Paloh.
Partai Demokrat merasa tidak menerima keputusan yang diambil sendiri oleh Partai Nasdem.
Hal ini disebabkan karena partai politik lain yang mendukung Anies, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak diberi tahu tentang keputusan tersebut oleh Nasdem.
Akibatnya, Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan sebagai seorang penghianat atas keputusan yang diambilnya.
Inilah poin-poin pernyataan komprehensif dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya yang diposting melalui official account instagram @pdemokrat pada 31 Agustus:
Baca Juga: CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya Sebelum Daftar!
1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).
3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
4.Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:
Baca Juga: Mengenal Kepribadian Seseorang dari Ucapan, Hati-hati dengan Orang yang Suka Mengatakan Kalimat Ini
a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen
b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY "menjemput takdir" sebagai pasangan Capres Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.
c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir 2 kesepakatan, yaitu:
1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan;
2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres;
3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan;
4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan;
5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik;
6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.
Baca Juga: 10 Resep Panjang Umur ala Orang Jepang, Rutin Terapkan Kebiasaan Ini
d. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.
Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY".
e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.
f. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca Juga: Cara Membuat Tulisan Nama di Profil WhatsApp Jadi Keren dan Estetik
Menurut capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.
g. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung.
Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik.
h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.
Baca Juga: 5 Fakta Unik Kebiasaan Orang Indonesia Saat Makan yang Bikin Bule Heran, Apa Saja?
h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.
i. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.
Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi.
j. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial.
Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
Baca Juga: 7 Jurusan Kuliah Penyumbang Mahasiswa Drop Out Terbanyak, Apa Alasannya Ya?
Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi.
Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
k. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya.
Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.
Baca Juga: Cara Membuat Agar Pesan WhatsApp Tetap Centang Satu padahal Sudah Kita Baca dan Online
l. Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Mengutip AYOJAKARTA.COM dari Kompas TV, adanya pembentukan koalisi baru dari NasDem dan PKB merupakan tindak pengkhiatan dan tidak tahu etika yang dilakukan Surya Paloh dan Anies kepada koalisi Perubaha.
Baca Juga: Tergolong jadi Tipe Kepribadian Paling Langka di Dunia Menurut MBTI, Inilah Tanda-tanda Seorang INFJ
Herzaky mengatakan Demokrat secara tegas tidak akan menerima kembali ketika ditawari untuk bergabung bersama NasDem, “No and Never.”
Terakhir Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan Demokrat akan segera melakukan musyarawah terkait tindak lanjut kedepannya, dan akan segera dipublikasikan.***
Share this article
Surya Paloh mengambil keputusan sendiri untuk mengusulkan kolaborasi antara Anies Baswedan dan Cak Imin dalam pemilihan umum tahun 2024.