Yurianto: Sudah Bukan Waktunya Lagi Berkata 'Tidak Mungkin Saya Tak Kena Virus'
Itu judul salah berita media online Minggu, 17 Mei 2020, jam 17:34 WIB
Penulis berfikir, berarti ke depan pilihannya hanya dua protokol: protokol paranoid dan protokol Corona
Petugas medis pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Petugas bandara pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Petugas hotel pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Masyarakat umum pun pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Semua sektor, semua profesi, dan semua orang pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Penulis pilihannya ya hanya menjalankan dua protokol itu
Cara menjalankannya saja yang disesuaikan dengan profesi dan aktifitas masing-masing
Atau ada pilihan lain?
*
Protokol Corona diberlakukan dan dijalankan saat berinteraksi dengan orang yang potensial membawa Virus Corona: protokol terhadap pasien positif, protokol terhadap PDP, protokol terhadap ODP
Protokol paranoid diberlakukan dan dijalankan saat berinteraksi dengan semua orang, siapa saja, bahkan terhadap anak istri sekalipun: asumsinya semua orang berpotensi sudah tertular, klaster OTG misalanya.
*
Protokol mana yang efektif dan efisien untuk dijalankan? Tergantung.
Tergantung apa? Informasi
Petugas medis kalau mendapatkan informasi yang memadai : cukup menjalankan protokol Corona.
Kalau tidak ada jaminan dapat suplai informasi yang memadai : lebih aman menjalankan protokol paranoid, anggap saja semua yang berkunjung ke Rumah Sakit membawa Virus Corona
Begitu juga dengan profesi yang lain.
Begitu juga dengan masyarakat umun.
Lebih aman
Lebih terjamin
Lebih kecil peluang tidak tertular Virus Corona
*
Siapa yang bertanggung jawab menyediakan informasi tersebut: yang pasti bukan masyarakat
Lantas siapa?
Menurut Pasal 28F UUD NRI 1945, UU 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan turunannya, yang bertanggung jawab: Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Publik itu apa saja: Lembaga Negara Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif (diantaranya)
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 termasuk?
Gugus Tugas itu masuk bagian dari eksekutif: berarti masuk
Tugas utamanya dalam hal ini: mengintegrasikan PPID seluruh Badan Publik dan mengintegrasikan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan PPID seluruh Badan Publik sepanjang terkait Corona
Kalau infirmasinya tidak tersedia terus menimbulkan korban?
Baca saja pasal-padal akhir UU 14/2008 tersebut
Ntar juga jelas.
*
Lebih enak mana, prorokol Corona atau protokol paranoid?
Lebih enak beliin kuota untuk guru.... yang sudah jarang di depan kelas.... sering ngajar dari ruangan... di rumah...
Loh kok jadi ngomongin guru... eh kelas... eh ruang.... eh guru di ruangan... eh ruang ngajar guru di rumah.... aduuhhh.... kacau deh...
Ya sudah.... stop saja dulu nulisnya...
Hendra J Kede
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI
Share this article