Nurani kebangsaan mendorong Joko Widodo dan kawan-kawannya dalam Koalisi Indonesia Maju memilih model penyelesaian politik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Inilah catatan terpenting bagi warga bangsa selama mengarungi 2019, tahun politik itu.
Dalam hitungan hari, tahun segera berganti; 2019 berakhir, untuk kemudian bersama menyongsong tahun 2020.
Ada sejumlah catatan tentang dinamika global maupun nasional yang tidak hanya akan menjadi kenangan, melainkan juga menjadi sisa masalah yang masih harus dituntaskan di tahun mendatang.
Dunia masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah dan masyarakat yang peduli keutuhan NKRI masih harus bekerja merawat persatuan dan kesatuan dalam naungan Pancasila dan UUD 1945.
Tahun 2020 pun pasti dinamis. Beberapa pemicunya sudah bisa diprediksi. Awal tahun mendatang, dunia akan heboh saat menyimak proses lanjutan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Di dalam negeri, ruang publik juga akan dinamis oleh persiapan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada pekan ketiga September 2020. Pasti dinamis karena Pilkada itu diselenggarakan pada 270 daerah pemilihan. Rinciannya, sembilan (9) provinsi memilih gubernur, 224 kabupaten memilih bupati dan 37 kota memilih walikota.
Kendati harus membawa beragam persoalan di tahun baru nanti, Indonesia layak lebih optimis memasuki tahun 2020. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses.
Kecenderungannya pun positif. Memang, di beberapa tempat masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan itu. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu diharapkan tidak menimbulkan gelisah berlebihan.
Sebab, dari hari ke hari, arus perlawanan masyarakat terhadap perilaku seperti itu semakin kuat. Arus kuat itu bisa diamati di banyak forum, termasuk media sosial. Perubahan zaman, yang juga ikut mengubah perilaku hidup Generasi Milenial dan Generasi Z, pada gilirannya akan menghadirkan peradaban yang mengutamakan harmoni karena tereliminasinya banyak sekat pemisah. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di mana pun, termasuk di negara ini. Mereka yang diskriminatif akan terkucil.
Gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019. Sumber masalahnya adalah ketidakdewasaan sebagian masyarakat dalam menyikapi perbedaan.
Sejumlah ekses pun bermunculan di berbagai tempat. Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan.
Paling signifikan adalah langkah atau model penyelesaian masalah yang dipilih Presiden Joko Widodo. Tentu saja dia tidak sendiri. Dia butuh dukungan solid dari teman-temannya, para elit partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukungnya pada ajang pemilihan presiden tahun 2019.
Tak hanya menguatkan nurani kebangsaan, tetapi juga mendorong mereka mendengar suara hati untuk bagaimana menyikapi fakta tentang masyarakat yang nyaris terberai-berai karena alasan perbedaan itu.
Sosok presiden terpilih itu, bersama rekan-rekannya, sampai pada kesadaran bersama, dan juga bersepakat bahwa kemenangan mereka di Pilpres 2019 tidak boleh menambah persoalan bagi bangsa, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak pula kemenangan itu boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah.
Menjadi tidak elok pula jika pemenang bersikukuh menerapkan prinsip the winner takes it all. Kemenangan itu haruslah menjadi solusi, pun menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan.
Tulus dan Kesungguhan
Sebagaimana dicatat bersama,upaya mengakhiri polarisasi masyarakat tidak berhenti pada pertemuan Jokowi dengan sang rival, Prabowo Subianto, di Stasiun Lebak Bulus Jakarta pada pekan kedua Juli 2019. Tulus dan kesungguhan Jokowi berlanjut saat dia menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja.
Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdi kepada negara. Memang ada kelompok mencemooh Jokowi, ada pula yang mengejek Prabowo. Respons negatif kepada Jokowi-Prabowo itu karena mereka berpikir sempit dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok. Bukan kepentingan bangsa dan negara.
Sedangkan kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang ini lebih mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum. Mewujudkan dua faktor ini sangat penting, tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antar-bangsa.
Cara Jokowi dan Prabowo menutup rivalitas mereka dalam berpolitik tidak hanya memuat pesan, tetapi juga mengandung pembelajaran bagi masyarakat, terutama mereka yang awam dalam politik praktis. Keduanya membuktikan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Tidak ada lawan abadi, pun tak ada pula kawan abadi.
Hanya ada kepentingan. Untuk mencapai tujuan, etika yang berlaku adalah taat aturan untuk melakoni persaingan sehat, bukan perilaku politik yang dibungkus sikap bermusuhan. Seperti halnya laga sepak bola, tim pemenang dan tim yang kalah berjabattangan di akhir pertandingan, berangkulan, hingga bertukar kaus seragam. Begitu pula dalam berpolitik praktis.
Di permukaan, masyarakat bisa melihat bahwa masih kelompok-kelompok tertentu yang coba mempertahakan dan memelihara polarisasi itu. Jangan terkecoh. Mereka tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Baik kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis, maupun agenda lain demi kepentingan asing.
Pada peringan Hari Bela Negara tahun ini, Kementerian Pertahanan mengemukakan bahwa Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga persoalan pertahanan dan keamanan. "Tantangan dan ancaman yang kompleks tersebut membutuhkan persatuan dari kita semua. Setiap anak negeri jangan pernah mau dipecah belah karena perbedaan sikap politik," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ada kekuatan asing di balik kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Dan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada pula kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa.
Selamat Tahun Baru 2020
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI
Share this article
Tahun 2020 pun pasti dinamis. Beberapa pemicunya sudah bisa diprediksi. Awal tahun mendatang, dunia akan heboh saat menyimak proses lanjutan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Di dalam negeri, ruang publik juga akan dinamis oleh persiapan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada pekan ketiga September 2020.