Urgensi Reposisi Pucuk Pimpinan TNI

PERATURAN Presiden mengenai nomenklatur Wakil Panglima TNI melahirkan teka teki baru tentang perubahan di tubuh TNI. Dulu, posisi tersebut pernah dihapus oleh Gus Dur dan kini ingin diadakan kembali oleh Presiden Jokowi. Sementara kalangan meramalkan bahwa posisi Wakil Panglima akan diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang sekarang tengah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kebijakan ini melahirkan problem lanjutan terkait tupoksi pembagian tugas Panglima, Wakil Panglima, dan para Kepala Staf. Belum lagi dalam sistem Presidensial, Presiden adalah Panglima Tertinggi. Sedangkan untuk seorang Jenderal Andika Perkasa yang berlatar belakang Angkatan Darat saat ini diperlukan untuk konsolidasi TNI pasca pilpres menjadi penting dalam rangkat memastikan situasi kebangsaan bebas dari disharmoni. Mengingat keterbelahan dan kecurigaan dukungan aparat semasa Pilpres. Artinya, posisi Angkatan Darat dalam satuan besar TNI peranannya cukup vital dalam menjaga stabilitas dan mencipta harmoni di tubuh TNI. Dalam kondisi kebatinan TNI, ada semacam trust dan kewibawaan yang tinggi jika institusi ini dipimpin oleh seorang Panglima yang berlatar belakang Angkatan Darat tanpa memandang rendah matra lain namun lebih pada ancaman aktual dan kondisi kebetaninan TNI.

Dalam konteks hari ini, ikhtiar untuk menjaga kewibawaan institusi TNI amat penting di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap TNI. Demikian kira kira report survey yang dirilis oleh lembaga otoritatif LSI Denny JA. Sementara tantangan disintegrasi semakin hari semakin menguat, terutama dalam isu Radikalisme dan Terorisme. Peristiwa penusukan terhadap Ex Menkopolhukam Wiranto dan Pengeboman Polresta Medan adalah bukti ancaman bukan hanya pada Personal Security, namun juga National Security. National Security karena yang ditarget adalah Tokoh Nasional yang membidangi Politik, Hukum, dan Keamanan. Juga institusi keamanan seperti kepolisian.

Demikian pula persoalan lain seperti separatisme di Papua yang tak kunjung reda dan masih sangat mungkin bereskalasi. Rentetan peristiwa tentang konflik Papua menunjukkan betapa institusi TNI di bawah nahkoda Jenderal Hadi Tjahjanto tidak menghasilkan legasi apapun terkait langkah mengatasi separstisme. Sedangkan public opini tentang institusi TNI kian merosot karena pendekatan yang dijalankan dianggap jauh dari kata populis.

Kembali pada peran sentral Angkatan Darat dalam rangka memulihkan kondisi pertahanan dan keamanan yang menghadapi tantangan dan ancaman yang cukup berat menjadi penting, sebab di tubuh TNI yang memiliki struktur sampai ke tingkat desa adalah Angkatan Darat. Disinilah peran teritorial Angkatan Darat diperlukan untuk mengeliminasi ancaman dan berbagai gangguan. Di samping itu, Presiden Jokowi yang notabene berlatar belakang seorang sipil juga memerlukan sosok Panglima TNI yang kuat dan mengakar. Berbeda halnya dengan Presiden SBY yang memang berlatar belakang militer, maka mengangkat Panglima dari yang bukan Angkatan Darat bukan menjadi masalah. Dan kondisi ketika itu memang tidak dalam ancaman yang terlalu berat.

Faktual, ketika Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo praktis tidak ada gangguan yang begitu serius terkait terorisme dan separatisme. Karena itulah, rentan rasanya jika Panglima TNI dipertahankan berlama lama hanya karena alasan kedekatan personal, sementara prestasinya tak ada yang menonjol. Sebab jika kondisi demikian dipertahankan, kekhawatiran bahwa angkatan darat tidak terkonsolidasi dan menimbulkan kekecewaan adalah kekhawatiran yang cukup beralasan. Dampaknya, tentu akan berpengaruh besar pada terhambatnya visi misi Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin.

Fatalnya Analisa Panglima TNI soal Terorisme

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan ancaman stabilitas keamanan negara mulai bervariasi di era revolusi industri 4.0. Ada tiga ciri utama dari ancaman tersebut. Pertama sifatnya eskalatif atau tiba-tiba muncul. Kedua bersifat campur gabungan dari dua atau tiga ancaman. Ketiga adalah dalam tempo yang singkat. 

Ancaman keamanan di era revolusi industri 4.0 sudah banyak terjadi di Indonesia di 2019 ini, menurutnya. Seperti saat banyak unjuk rasa penolakan revisi UU KPK di Jakarta, mendadak wilayah Papua memanas dengan sejumlah kerusuhan. Ditambah adanya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Jika dilihat dari perilaku aktor dan pola operasinya, analisa Panglima Hadi ini meleset jauh dari fakta empirik di lapangan. Sebab serangan Bom di Mapolres Medan masih menggunakan pola konvensional dan bom rakitan seadanya. 

Kalau berpola 4.0, tak terlihat ada paduan serangan bom dengan serangan siber dalam aksi tersebut. Atau misalnya menggunakan media drone, hacking jaringan komputer dan listrik Mapolres Medan atau juga dengan penggunaan media robot yang melakukan pengeboman. Jadi nampak berlebihan dan salah alamat jika Panglima TNI mengatakan bahwa Bom di Mapolres Medan adalah ancaman revolusi industri 4.0. Sedangkan bom yang ditemukan pada aksi tersebut adalah bom yang hanya manual home industri.

Fatalnya analisis Panglima TNI ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama karena tak paham lapangan, kedua konsultannya tak paham persoalan. Sehingga input informasi dan masukan yang diberikan terkesan jauh dari kata relevan. Sebab soal bom, jika bentuknya sebagaimana yang terjadi di mapolres medan, sejatinya itu bukan cermin dari industri 4.0. Bahkan di zaman perang dunia 1 dan 2 saja sudah dikenal istilah bom atom. Ada peristiwa di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Sedangkan revolusi 4.0 dekat dengan Artificial Intelligence, Cyber, dan Algorithm.

Disini lah penulis memandang kenapa perubahan di tubuh TNI menjadi penting. Pertama, case by case, kesalahan dalam mengidentifikasi masalah kerap sekali terjadi. Kedua, marwah dan kewibawaan TNI perlu dikembalikan kembali dengan menunjuk Panglima yang tepat.

Surya Fermana
Pengamat Militer