Terapkan ERP Lebih Efektif dari pada Ganjil Genap

Jakarta sudah mulai merencanakan sejak 2011 dan  melakukan uji coba 2014 Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Tetapi hingga hari ini tidak jelas kapan ingin melaksanakan ERP di Jakarta. Rencana penerapan ERP di Jakarta itu sendiri kembali mundur setelah Pemprov DKI membatalkan lelang proyek ERP dan anggarannya Rp 40,9 miliar dicoret. Oleh Dinas Perhubungan Jakarta informasinya  akan kembali mengajukan anggaran proyek ERP pada APBD 2020. Sebenarnya kebijakan  ERP juga sudah diatur di dalam  Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi Jakarta. Secara khusus  pada pasal 78 dinyatakan untuk mengendalikan  penggunaan kendaraan bermotor pribadi akan dilakukan dengan memberlakukan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Ride Pricing (ERP) di Jakarta. Tetapi ya sampai sekarang belum ada terlihat kepastian akan dibangunnya kebijakan ERP di Jakarta.

Justru sekarang ini tersiar kabar di media massa bahwa kota Tangerang akan segera menerapkan sistem ERP di beberapa ruas jalannya.  Pengaturan lalu lintas uneuk memecahkan kemacetan menjadi masalah serius kota-kota satelit sekitar Jakarta termasuk kita Tangerang. Kota-kota satelit tersebut termasuk Tangerang mencoba mengatasi kemacetan dan kepadatan di sejumalah ruas jalan dengan  berbagai cara. Sat ini pemerintah Kota Tangerang sampai pada kesimpulan  akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. Kesimpulan itu diamb berdasarkan hasil analisa terhadap kemacetan uang terus terjadi di beberapa ruas jalan kota Tangerang. Menurut rencana kebijakan ERP  tersebut akan diterapkan di jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Kota Tangerang.

Melihat rencana dan kesungguhan kota Tangerang ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Tangerang dalam hal ini walikotanya dan jajarannya berpikir jauh lebih maju ketimbang gubernur Jakarta dan jajarannya. Padahal Jakarta sudah lebih dulu memiliki pengalaman belajar tentang ERP tetapi justru mencoret dan membatalkan proyek ERP. Jadi harusnya kita Jakarta lebih dulu membuat ERP  dibandingkan kota Tangerang. Sementara kota Tangerang lebih maju dalam bersikap dan memutuskan akan menerapkan ERP.

Jakarta tetap saja lebih suka pendekatan kebijakannya pada cara yang rumit dan sulut ditegakan. Kebijakan pengendalian yang digunakan justru memperpanjang dan memperluas Ganjil Genap. Padahal kebijakan Ganjil Genap  adalah lebih untuk jangka pendek atau kegiatan tertentu. Misalnya saja ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games Agustus 2018 lalu.  Ketika itu Ganjil Genap untuk mengurangi kepadatan pada ruas jalan tertentu yang merupakan akses para atlet. Tetapi pada akhir Asian Games, di Desember 2018  justru pemprov Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan Ganjil Genap.

Selanjutnya pada 9 September 2019 Ganjil Genap diperluas cakupan ruas jalannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas agar memperbaiki kondisi buruk udara Jakarta yang terus menerus juara satu terburuk di dunia. Seminggu setelah diterapkan perluasan Ganjil Genap kurang efekti dan terbukti ruas jalan targetnya masih macet dan kondisi cuaca udara Jakarta masih saja juara satu atau dua terburuk di dunia.

Kurang efektifnya cara Ganjil Genap ini memang sulit untuk ditegakkan karena:

1. Ruas jalan terlalu luas dan banyak sementara pengawasan manual dan    SDM Kepolisian terbatas.
2. Terlalu banyak pengecualian yang dikenakan kebijakan Ganjil Genap.
3. Sepeda motor tidak masuk dikenakan Ganjil Genap sehingga para    pengguna mobil berpindah ke sepeda motor.
4. Terbuka peluang masyarakat membeli mobil kedua untuk menyiasati    Ganjil Genap karena belum terintegrasi dengan baik sistem layanan    angkutan umum massal di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu sebaiknya Pemprov Jakarta segera menyiapkan dan menerapkan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan serta udara buruk di Jakarta. Menggunakan ERP lebih simpel dan efektif untuk pengendalian karena pengawasan dan penegakannya secara elektronik. Penggunaan teknologi atau sistem elektronik akan sangat membantu dalam menjalan sebuah sistem sesuai kebutuhan dan tujuan yang mau kita capai. Memalukan sekali jika tahun depan justru kota Jakarta tertinggal oleh kota Tangerang yang lebih dulu menggunakan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)