AYOJAKARTA.COM – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memaparkan strategi, inovasi layanan, dan capaian pengelolaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/11).
Dalam forum ini, Hutama Karya menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda depan keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan.
Dalam agenda tersebut, Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina PPID, Muhammad Fauzan, memaparkan berbagai inovasi dan capaian perusahaan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik BUMN.
Ia menekankan bahwa layanan informasi di Hutama Karya dikelola secara terstruktur melalui PPID, diperkuat pemanfaatan kanal digital perusahaan, serta peningkatan kapasitas tim agar budaya keterbukaan informasi terintegrasi di seluruh lini.
Paparan juga menyoroti komitmen perusahaan untuk mempertahankan predikat informatif dan menerapkan standar regional untuk keterbukaan informasi publik dalam rangka memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Uji Publik ini merupakan bagian dari tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).
Melalui keikutsertaan ini, Hutama Karya menegaskan komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai Badan Publik BUMN, sekaligus memastikan pengelolaan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).
Kehadiran panel penguji dengan latar belakang keahlian beragam turut memperkaya jalannya Uji Publik 2025.
Komisi Informasi Pusat RI diwakili Samrotunnajah Ismail, sementara perspektif akademik dihadirkan Sri Murtiana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pertahanan (Unhan) RI, serta sudut pandang riset media diperkuat oleh Yohan Wahyu, Peneliti Litbang Kompas.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa partisipasi perusahaan dalam Uji Publik Monev KIP 2025 menjadi momentum penting untuk menguatkan praktik keterbukaan informasi yang sehat.
“Hutama Karya akan terus meningkatkan budaya keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan sebagai Badan Publik BUMN tetap terjaga dan predikat informatif dapat dipertahankan.” tutupnya.
Penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi kanal layanan informasi menjadi kunci untuk menjawab ekspektasi pemangku kepentingan sekaligus membangun budaya keterbukaan yang sehat dan berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, Hutama Karya memandang keterbukaan informasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari transformasi perusahaan sebagai BUMN konstruksi dan pengembang proyek infrastruktur nasional.
Penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi kanal layanan informasi menjadi kunci untuk menjawab ekspektasi pemangku kepentingan sekaligus membangun budaya keterbukaan yang sehat dan berkelanjutan.***
Share this article
Dalam forum ini, Hutama Karya menempatkan PPID sebagai garda depan keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan.