Kontroversi Prabowo Jadikan Indonesia Bagian Dewan Perdamaian Gaza Buatan AS, Bayar 'Iuran' Rp16,82 T Gunakan APBN?

AYOJAKARTA.COM - Ramai jadi sorotan, Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza dengan harus memberikan iuran.

Sebagai informasi pada Rabu, 28 Januari 2026 Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan anggota pendiri inisatif Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza.

Dewan Perdamaian ini dibentuk sejak 15 Januari 2026 untuk mempersoalkan rencana besar terkait Jalur Gaza untuk mengawasi gencatan senjata.

Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Anggaran Mudik Rp13 Triliun untuk Diskon Tiket Transportasi, Jalan Tol hingga Bansos Sembako

Berikut daftar negara yang tergabung menjadi anggota termasuk Indonesia:

1. Argentina

2. Armenia

3. Azerbaijian

4. Albania

5. Bahrain

6. Belarus

7. Bulgaria

8. Kamboja

9. El Savador

10. Mesir

11. hungaria

12. Indonesia

13. Yordania

14. Kazakhstan

15. Kosovo

16. Kuwait

17. Mongolia

18. Maroko

19. Pakistan

20. Paraguay

21. Qatar

22. Arab Saudi

23. Türkiye

24. Uni Emirat Arab

25. Uzbekistan

26. Vietnam

Baca Juga: Catat Ya! Nomor Aduan Laporan Jalan Rusak di DKI Jakarta dari Dinas Bina Marga

Berbeda dengan Indonesia, negara yang jauh lebih besar seperti Prancis, Jerman, dan Inggris memilih untuk tidak ikut dalam keanggotaan.

Karena berbeda pandangan dengan Trump terlebih usai isu Greendalnd dan kebijakan tarif.

Untuk bisa menjadi anggota, Indonesia diketahui harus membayar USD 1 miliar atau sekitar Rp16,82 triliun dan diduga kuat akan menggunakan APBN.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan bahwa iuran keanggotaan tersebut berpotensi mengambil sebagian SPBN.

"Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN Juga," ujar Purbaya dalam keterangan resmi yang dikutip dari berbagai sumber pada Jumat, 30 Januari 2026.

Gabungnya Indonesia menjadi bagian Dewan Perdamaian Jalur Gaza bentukan Trump ini karena dianggap dapat menggu fleksibilitas kebijakan luar negeri RI.

Selain itu Dewan ini beresiko tidak sesuai dengan tujuannya hanya untuk kepentingan AS dan bukan memerdekan penuh bagi Palestina.

Tentu hal ini berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan rakyat Palestina.***