AYOJAKARTA.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini menyebutkan akan menerapkan pola baru terkait penyaluran anggaran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menjelaskan, melalui pola baru tersebut, seluruh anggaran tidak lagi melalui pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 93 persen atau sekitar Rp500 juta per hari akan diterima langsung oleh SPPG.
Mekanisme ini dilakukan agar tata kelola dana benar-benar langsung menyentuh pelaksana di lapangan tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Baca Juga: Adu Kuat Bioetanol Produksi Lokal vs Impor, Siapa yang Bakal Unggul di Era Mandatori E10?
Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Dadan menyebutkan dari total anggaran yang diterima BGN sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun akan diterima langsung oleh SPPG jika mengikuti pola baru tersebut.
"BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN disalurkan langsung ke SPPG. Kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang akan beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap SPPG menerima Rp500 juta. Tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujar Dadan dalam keterangan tertulis yang dikutip ayojakarta.com pada Jumat, 27 Februari 2026.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa jumlah SPPG akan menentukan besaran dana yang beredar di daerah tersebut. Semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, maka semakin besar pula dana yang beredar di wilayah itu untuk membantu roda ekonomi berputar.
Baca Juga: Jakarta Siap Jadi Kota Global, Pramono akan Menghubungkan 4 Hotel dengan Kawasan Bundaran HI
BGN memprediksi peredaran dana program tersebut pada tahun 2026 hingga Maret akan mencapai Rp62 triliun.
Kontroversi Menu MBG Saat Ramadan
Di tengah rencana pola baru penyaluran anggaran tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tengah menjadi sorotan publik, khususnya terkait menu yang disajikan selama Ramadan.
Sejumlah pihak menilai menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat saat Ramadan tidak sepenuhnya mencerminkan besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Di media sosial, muncul berbagai unggahan yang memperlihatkan paket makanan dengan porsi dan variasi lauk yang dinilai sederhana. Hal ini kemudian memicu pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan anggaran serta standar kualitas menu yang seharusnya diterima peserta program.
Pihak BGN sempat buka suara dengan menyebutkan bahwa anggara MBG sendiri hanya Rp8000-Rp10.000 per porsi.***
Share this article