AYOJAKARTA.COM – Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, ratusan ribu mitra ojek online atau Ojol dari berbagai platform aplikasi menggelar aksi unjuk rasa.
Selain berlangsung di Jakarta, aksi demonstrasi akbar para mitra ojek online atau Ojol juga terjadi di hampir setiap kota besar di seluruh Indonesia.
Salah satu isu besar yang selalu menjadi aspirasi bagi para mitra ojek online atau Ojol setiap kali menggelar aksi demonstrasi, adalah mendesak keberpihakan pemerintah.
Dalam aksinya para mitra Ojol menilai, akar persoalan yang membuat mereka terpaksa melakukan tuntutan adalah regulasi sepihak dari perusahaan aplikasi.
Karena itu fenomena pendapatan fluktuatif dan kerentanan sebagai mitra yang dirasakan oleh pengemudi, perlu mendapat atensi khusus dari pemerintah.
Sehingga anggapan telah terjadinya eksploitasi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan aplikasi terhadap mitra Ojol, bisa perlahan berkurang atau bahkan hilang.
Anggapan terkait akar keluhan dari mitra ojol tersebut, merupakan pandangan Azas Tigor Nainggolan selaku Analis Kebijakan Transportasi.
Dibandingkan perputaran uang per hari, Tigor berpendapat potongan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi atau mitra memang terbilang besar.
Namun demikian, Tigor berpendapat pemerintah beserta dengan instrumennya masih belum sepenuhnya bisa terlibat dan ikut melakukan pengaturan.
Baca Juga: Cek Jumlahnya! Segini Daya Tampung SPMB Jakarta 2025 untuk Sekolah Swasta: SMP, SMA, dan SMK
“Kenapa belum bisa mengatur, karena pemerintah sendiri belum mengakui atau belum meregulasi keberadaan bisnis ojek online, itu akar masalahnya,” ungkap Tigor.
Sehingga apapun jenis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak akan bisa sepenuhnya berjalan dan membawa dampak kesejahteraan bagi mitra.
Tanpa adanya kepastian hukum terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis berbasis aplikasi, pemerintah akan terus mengalami dejavu sejarah.
Masih tidak adanya ruang definisi bagi mitra serta payung hukum yang mewadahi dan melindungi, membuat pengemudi akan selalu kesulitan.
Berbekal pada kondisi riil tersebut, tidak mengherankan jika THR yang sempat dimandatkan oleh pemerintah berubah menjadi BHR dengan kriteria lebih parsial.
“Dan istilah kemitraan ini kan manipulasi dari aplikator dan cara untuk menutupi kelemahan pemerintah, kalau diakui maka pemerintah bisa ngomong,” imbuhnya.
Selain bisa ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, adanya regulasi yang jelas juga akan membuat suara dari pemerintah lebih didengar, bahkan menegur langsung.
Karena itu Tigor berharap agar di masa mendatang, pemerintah dan perusahaan aplikasi dapat duduk bersama dengan mitra untuk mulai melakukan perbaikan. ***
Share this article
Salah satu isu besar yang selalu menjadi aspirasi bagi para mitra ojek online atau Ojol setiap kali menggelar aksi demonstrasi...