AYOJAKARTA.COM -- Memasuki masa tenang kampanye, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan film dokumenter bertajuk Dirty Vote.
Mengangkat sejumlah fakta-fakta sosial selama menjelang pemilihan presiden, Dirty Vote memaparkan potensi kecurangan pemilu 2024.
Selain mengupas indikasi ketidaknetralan pejabat negara, politisasi bansos, Dirty Vote juga mengingatkan bagaimana hubungan interpersonal para pejabat dengan presiden dibentuk.
Baca Juga: Viral Film Dokumenter Dirty Vote Jelang Pemilu 14 Februari 2024, Bawaslu: Silakan Kritik Kami
Salah satu potensi adanya kecurangan pemilu juga dapat terlihat dari sejumlah perubahan peraturan menyangkut keikutsertaan dalam pilpres 2024.
Kekhawatiran terhadap proses pemilu 2024 yang jauh dari prinsip Luber Jurdil bukan saja tertuju pada peserta, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.
Dijatuhkannya sanksi etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi dan sanksi keras terakhir bagi Ketua KPU, ditengarai merupakan fenomena politik yang patut ditelisik publik.
Sebab KPU sebagai atribut penyelenggara pemilu, melalui Dirty Vote justru terkesan mengabaikan sejumlah peraturan.
Baca Juga: Film Dokumenter Dirty Vote Dirilis, Begini Tanggapan Menohok Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto
Putusan Mahkamah Agung terkait jumlah keterwakilan perempuan yang patut dijadikan koreksi, hanya berujung menjadi saran tanpa eksekusi langsung dari KPU.
Hal senada juga terjadi pada lembaga Mahkamah Konstitusi yang dianggap sudah terbawa oleh arus politik dan berbuah konflik kepentingan.
Melalui Dirty Vote yang menghadirkan sejumlah Ahli Tata Negara, masyarakat pemilih diminta untuk lebih bijaksana dalam mempergunakan hak pilihnya.
Tayangan film dokumenter Dirty Vote, ditutup dengan quotes dari Ahli Hukum Tata Negara serta Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti yang cukup ikonik.
“Menyusun dan menjalankan skenario kotor tidak perlu kecerdasan atau kepintaran, yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu,”
Sehubungan dengan viralnya tayangan film dokumenter Dirty Vote, tim sukses capres nomor urut dua dan tiga memberikan tanggapan.
Menurut Habiburokhman selaku Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, kapasitas para narasumber dan tokoh dalam film tersebut perlu dipertanyakan.
“Sebab saya merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk menyabotase pemilu, ralat ingin mendegradasi dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” tegasnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menjelaskan, kebijakan Presiden Jokowi yang cukup menjadi sorotan dalam film tersebut merupakan figur yang menjunjung tinggi demokrasi.
Namun demikian, Habiburokhman memastikan bahwa rekam jejak dan pemahaman rakyat akan menjadi penentu akhir pemenang pilpres 2024.
Sementara menurut Todung Mulya Lubis yang merupakan Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Dirty Vote merupakan tayangan menarik.
“Ini film yang bagus kalau kita ingin mengetahui potensi pelanggaran pemilu, dibuat oleh ahli tata negara yang reputasinya tidak diragukan,” jelasnya.***
Share this article
Film Dokumenter Dirty Vote Dianggap Upaya untuk Menyabotase Pemilu, Todung Mulya Lubis Berikan Analisis Kritis