Polemik Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia, Prabowo Siapkan Rudal Balistik di Area Perbatasan?

AYOJAKARTA.COM – Buntut pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Juni lalu, membuahkan kesepakatan mengenai Blok Ambalat.

Dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, kedua pemimpin negara baik Indonesia dan Malaysia bersepakat mengelola Blok Ambalat secara bersama.

Namun demikian, kesepakatan antara dua pemimpin Indonesia dengan Malaysia justru membuat partai oposisi di Negeri Jiran merasa tidak puas.

Baca Juga: Ketua Kelompok PNM Mekaar Ini Ubah Kampung Jadi Ruang Pemberdayaan Perempuan

Menurut Wakil Kepala Menteri Sri Jefri Kitingan, keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia tidak seharusnya dilakukan secara sepihak.  

Blok Ambalat yang kaya akan minyak serta gas bumi, menurut partai oposisi Malaysia harus dikelola secara mandiri.

Pernyataan adanya tekanan politik dari dalam negeri juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Kepada oposisi di parlemennya, Perdana Menteri Malaysia mengajak untuk belajar dari konflik antara Kamboja dengan Thailand.

Anwar juga menyebut, berkonflik dengan Indonesia hanya akan menambah masalah di dalam negeri sehingga jalur diplomasi lebih dibutuhkan.

Baca Juga: URGENT! 30 Persen Indonesia Sudah Kemarau Tapi Jakarta Masih Hujan Lebat, Kok Bisa?

Meski mendapat tekanan, Perdana Menteri Malaysia mengaku lebih memilih jalan diplomasi sebagai salah satu cara meredam tensi ketegangan dengan Indonesia.

Memiliki luas mencapai 15,235 kilometer persegi, Blok Ambalat yang terletak di wilayah laut Sulawesi, diakui dalam Deklarasi Djuanda pada 1957.

Namun berdasarkan peta batas wilayah yang diterbitkan Malaysia pada 1979, Blok Ambalat diklaim sebagai bagian dari wilayah Sabah.

Selain Deklarasi Juanda, penetapan Blok Ambalat sebagai bagian dari Indonesia juga disepakati melalui Perjanjian Tapal Batas Kontinen Malaysia-Indonesia.

Berdasarkan pada perjanjian yang ditandatangani kedua negara pada 27 Oktober 1969, Blok Ambalat disepakati merupakan wilayah Indonesia.

Baca Juga: Lulus Graduasi Bansos? Justru Peluang Bantuan Lebih Besar Menanti!

Sejak Sipadan dan Ligitan diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai bagian Malaysia pada 2002, pengukuhan terhadap Blok Ambalat semakin menguat.

Perebutan wilayah kekuasaan terhadap Blok Ambalat sempat memanas saat Presiden SBY menentang Perdana Menteri Malaysia Ahmad Badawi pada 2009.

Di tengah perseteruan antara Perdana Menteri Malaysia dengan partai oposisi, Presiden Prabowo memilih untuk menyiagakan sistem pertahanan balistik di sekitar wilayah perbatasan.

Berbekal Rudal Balistik Khan yang diperoleh dari Turki, Presiden menempatkan rudal dengan radius serang hingga 280 kilometer tersebut di IKN, Kalimantan Timur.

Pesan diam atau efek Deteren yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, menurut Dr. Budi Prasetyo selaku Pakar Geopolitik Universitas Pertahanan; sebagai kombinasi cerdas.

Disamping menyiapkan peralatan tempur sebagai tekanan psikis, sikap terbuka Presiden juga ditunjukkan melalui kesediaan mengelola Blok Ambalat secara bersama.

Prinsip Si Vis Pacem Parabellum atau Bersiap Melawan untuk Kedamaian, menurutnya benar-benar sedang dilakukan Indonesia. ***