AYOJAKARTA.COM -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi X DPR menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk membahas pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mendukung program makan siang gratis.
Anggota Komisi X DPR F-PKS, Ledia Hanifa, mengatakan dana BOS yang terbatas seharusnya dialokasikan untuk membantu gaji guru honorer dan memperbaiki infrastruktur sekolah.
"Kami sudah final memutuskan anggaran 2024 dan tidak ada anggaran untuk program makan siang gratis. Mau diambil dari mana lagi dana BOS? Kalau mau mengambil dari situ, terus guru honorer mau digaji pakai apa? Sudah tidak realistis," jelas Hanifa, dikutip dari Kompas TV, Jumat 8 Maret 2024.
Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang diusung kubu 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menuai sorotan publik.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan rincian program makan siang dan susu gratis yang direncanakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Abdullah menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak, balita, pesantren, dan ibu hamil.
Menurut Abdullah, dalam program ini, setiap penerima akan mendapatkan makan siang dan susu gratis dengan biaya sekitar 1 dolar per hari.
Jumlah penerima mencapai 82,9 juta orang, yang terbagi menjadi 44 juta anak-anak SD, SMP, dan SMA, 30 juta balita, 5 juta pesantren, dan 3 juta ibu hamil.
"Dengan jumlah penerima sebanyak itu, berarti kita perlu anggaran sekitar 1 triliun per hari untuk menjalankan program ini," ujar Abdullah, seperti yang dilansir oleh Kompas TV, pada Kamis, 8 Februari 2024.
"Jadi dalam setahun, total anggaran yang dibutuhkan mencapai 300 triliun," tambahnya.
Abdullah menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Dia juga menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani isu-isu sosial dan kesejahteraan.
Pernyataan Abdullah ini telah menjadi sorotan, mengundang beragam tanggapan dari berbagai pihak.
Share this article
PKS mengatakan dana BOS yang terbatas seharusnya dialokasikan untuk membantu gaji guru honorer dan memperbaiki infrastruktur sekolah.