AYOJAKARTA.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memberikan sinyal untuk kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang sebelumnya merupakan rival di Pilpres 2024.
PKS menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan pada puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat bercanda dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai jabatan Presiden RI dan Gubernur Jakarta.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik, Prof. Burhanuddin Muhtadi jika PKS gabung ke pemerintahan Prabowo sangat bertolak belakang.
“Kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan itu ada banyak yang Kompromikan termasuk narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye itu kan bertolak belakang ya dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran” ucapnya dikutip Ayojakarta.com dari YouTube tvOneNews, pada Kamis, 25 Juli 2024.
Ia juga menyampaikan meskipun PKS dengan Prabowo banyak kesamaan dalam latar belakang, namun saat pemilu 2024 lalu terbukti banyak perbedaan.
“Jadi meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS tetapi 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang”ujarnya.
“Misalnya soal IKN itu jelas berbeda arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS” sambungnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik tersebut menegaskan tidak mudah untuk PKS masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran karena karakter dan sikap politik dari PKS dan Prabowo sangat berbeda.
“Jadi tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam, termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS itu umumnya mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo-Gibran” kata Prof. Burhanuddin.
Menurut Prof. Burhan jika Gerindra setuju PKS masuk ke dalam pemerintahan mungkin bisa dibangun koalisi terbatas tingkat lokal.
“Kalau misalnya Gerindra setuju ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun mungkin tidak secara nasional tetapi koalisi di tingkat lokal jadi membangun semangat untuk rekonsiliasi secara politik” ucapnya.***
Share this article
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik, Prof. Burhanuddin Muhtadi jika PKS gabung ke pemerintahan Prabowo sangat bertolak belakang.