Anggaran Upacara 17 Agustus di IKN dan Jakarta Membengkak, Pengamat Kebijakan Publik: Kesannya Memaksakan!

AYOJAKARTA.COM - Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengakui adanya pembengkakan anggaran untuk upacara. Ia menyebut penyebabnya adalah pelaksanaan acara di dua lokasi berbeda.

Salah satu sorotan publik adalah biaya sewa transportasi. Istana telah membantah kabar mengenai penyewaan 1.000 mobil dengan tarif hingga Rp25 juta per hari.

Sebagai gantinya, Istana berencana menyewa sekitar 200 bus untuk mengangkut tamu upacara di IKN.

Presiden Jokowi menilai wajar jika anggaran perayaan HUT RI ke-79 di IKN membengkak, mengingat kebutuhan dana yang lebih besar untuk mengadakan upacara di dua tempat berbeda.

Hal ini disampaikannya usai acara Festival Like di Jakarta Convention Center pada Jumat, 9 Agustus lalu.

"Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi, sehingga menjadi di dua tempat. Ini saya kira biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat Negara," ucap Presiden Jokowi.

Baca Juga: Gak Perlu Jauh-Jauh! Ini Rekomendasi Tempat Wisata yang Bisa Kamu Kunjungi Saat Libur 17 Agustus

Pembengkakan anggaran tersebut banyak disoroti oleh masyarakat, salah satunya Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah

Ia ikut menyoroti pelaksanaan Upacara Kemerdekaan RI di IKN dan Jakarta termasuk pemborosan anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik tersebut mengatakan jika dilihat dari sisi kebijakan pulbik pelaksanaan upacara 17 Agustus seharusnya di satu tempat saja jangan di dua tempat.

Seharusnya digelar di Jakarta saja yang fasilitasnya sudah memadai, jangan di IKN yang fasilitasnya belum memadai.

“Ya kalau dari sisi kebijakan publik pelaksanaan upacara 17 Agustus itu harusnya di satu tempat saja, jangan di dua tempat maksud saya, kita pilih aja misalnya Jakarta saja yang memang infrastrukturnya sudah memadai” ucapnya

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT yang Dicairkan melalui PT Pos Indonesia Akan Diganti lewat ATM! Mulai Kapan?

“Kalau diselenggarakan di IKN ya kesan jadi memaksakan di sana karena memang infrastrukturnya belum ada masih minim lah gitu” sambungnya.

“Kemudian juga membutuhkan yang lebih besar lagi terkait dengan kendaraan gitu loh dan berbagai lain. Institusi juga masyarakatnya di sana juga belum boleh ikut terlibat di dalam Upacara 17 Agustus itu” kata pengamat kebijakan publik tersebut, dikutip dari Youtube KOMPASTV, pada Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut Trubus, penyelenggaraan yang paling efektif di selenggarakan di satu tempat saja, jika memaksakan di dua tempat akan mengakibatkan pembengkakan anggaran.

“Menurut saya yang paling efektif adalah penyelenggaraannya di satu tempat saja, tapi kalau yang kedua kalau memang dipaksakan di dua tempat ya ujungnya ini anggarannya terus membengkak begitu” katanya.

“Sementara selama ini kan tidak ada perancang perencanaan yang matang terkait dengan upacara di dua tempat ini terkait dengan anggaran maupun berbagai apa infrastruktur yang dibutuhkan termasuk juga tamu undangan dan pelayanannya, ini kan juga hal yang sangat krusial ya” lanjutnya.

Trubus berpendapat bahwa jika Presiden Joko Widodo ingin meninggalkan warisan di akhir masa pemerintahannya, sebaiknya upacara cukup dilakukan di IKN dengan kondisi yang ada, tanpa perlu tambahan biaya yang besar.

“Kalau memang keinginan bapak Presiden untuk sesuai memenuhi janji politiknya dan meninggalkan legacynya di akhir masa pemerintahannya untuk menyelenggarakan Upacara 17 dieksekusi di IKN otomatis ya sudah diselenggarakan aja di IKN” ucapnya.

“Secara apa terbatas dan kemudian nanti tinggal menggunakan media-media yang sudah ada, baik media pemerintah maupun media masyarakat untuk menyiarkan adanya pemberitaan penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di IKN” sambungnya.

Pengamat kebijakan publik tersebut mengatakan upacara 17 Agustus tersebut tidak perlu mengundang banyak tamu undangan.

“Yang kedua ya tentu kemudian di sini tidak perlu mengundang terlalu banyak ini tamu undangan apalagi tamu-tamu yang sifatnya seperti juta besar atau konsul yang lainnya lah mestinya menurut saya” kata Trubus.

Baca Juga: 6 Kriteria Gangguan Kepribadian Histrionik yang Sering Dianggap Lebay atau Berlebihan

Ia juga mengatakan seharusnya memikirkan berbagai kemungkinan seperti minimnya infrastruktur sehingga nantinya tidak merepotkan semua pihak.

“Barangkali perlu juga dipikirkan berbagai kemungkinan karena di sana sifatnya masih minim infrastrukturnya gitu sehingga tidak merepotkan dalam hal ini ke panitia maupun masyarakat juga. Di sana pun juga tidak bisa menikmati artinya karena masih ada pembatasan-pembatasan belum bisa mengikut upacara di IKN itu” tutupnya.