Semakin Redup di Pilkada Jakarta 2024! Pengamat Ungkap Alasan 'Kartu' Anies Baswedan Tidak Boleh Hidup, Ada Apa?

AYOJAKARTA.COM – Semakin kecilnya peluang bagi Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta, bukanlah sebuah tantangan dalam demokrasi.

Meski diketahui memiliki persentase elektabilitas paling tinggi, Pilkada Jakarta bukan sekedar tentang Anies Baswedan melainkan seluruh warganya.

Terlebih lagi Anies Baswedan tidak tercatat sebagai kader dari salah satu parpol, sehingga keterlibatannya dalam ajang Pilkada Jakarta bukan suatu keharusan.

Baca Juga: Kekinian Banget! 3 Ide Bisnis Online Terpopuler yang Bisa Kamu Coba, Modal Minimal Untung Maksimal!

Adanya gelagat untuk bisa menyertakan Anies sebagai cagub, justru menjadi salah satu penyebab munculnya wacana calon tunggal atau kotak kosong.

Wacana akan adanya kotak kosong atau calon tunggal dalam Pilkada Jakarta bisa menjadi indikasi perwujudan kebiasaan demokrasi yang jahat.

Sebagai sebuah kendaraan, setiap partai politik perlu dan memiliki tanggung jawab untuk menemukan formulasi agar calon tunggal tidak benar-benar terjadi.

Salah satunya adalah dengan mengesampingkan tingginya elektabilitas Anies yang bukan merupakan kader parpol manapun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hendri Satrio saat dimintai tanggapan terkait munculnya fenomena KIM Plus yang kini menjadi ujian politik bagi Koalisi Perubahan.

Lebih lanjut, Pengamat Politik yang akrab disapa Hensat menilai variabel wacana calon tunggal dalam Pilkada Jakarta masih belum seluruhnya terpenuhi.

Tidak adanya hasil survei menyangkut elektabilitas dari para calon yang melebihi 60 persen, menurut Hensat bisa jadi merupakan persoalan kekuasaan.

Baca Juga: Ide-Ide Lomba 17 Agustus yang Harus Kamu Coba, Dijamin Lucu dan Seru!

“Saat ini era demokrasi siasat yang menjurus jahat dan akhirnya bisa jadi sesat, sehingga membuat demokrasi Indonesia tidak hebat,” ungkap Hensat.

Lebih lanjut Hensat menyebut bahwa mengecilnya peluang bagi Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta, lebih karena pertimbangan politik di masa depan.

Menyikapi fenomena politik yang terjadi dalam pemilihan presiden Februari lalu, Hendri melihat langkah pencegahan bagi Anies perlu dilakukan.

“Saya tidak menemukan alasan buat rezim untuk mempersilahkan kartu Anies Baswedan ini di Jakarta itu hidup lagi,” jelas Hensat.

Mengacu pada proyeksi pilpres tahun 2029 mendatang, Hensat melihat Anies bisa menjadi lawan yang tangguh bagi Prabowo-Gibran sehingga kartu politiknya perlu diredupkan.

Sebagai bekal pendidikan politik bagi masa depan demokrasi Indonesia, Hensat menilai perlu dibuatkannya batas bawah minimal dan batas atas maksimal.

Dengan adanya regulasi batas bawah minimal dan batas atas maksimal, maka calon tunggal atau kotak kosong dalam Pilkada bisa dihilangkan.

Hilangnya wacana calon tunggal yang tidak didukung oleh tingginya angka elektabilitas, menurut Hendri bisa menjawab persoalan demokrasi Indonesia.

“Ketika parpol sudah mencapai batas maksimal, tidak bisa menerima dukungan parpol lain, sehingga harus menemukan koalisi,” pungkasnya. ***