Reshuffle Kabinet adalah Triangle Political Game yang Dimainkan Jokowi? Ini Kata Kader PDIP!

AYOJAKARTA.COM – Presiden Jokowi baru saja melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Diketahui, Menteri yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya adalah Menteri ESDM, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Menkumham dan Wakil Menteri (Wamen) Kominfo.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional.

Keputusan Presiden Jokowi tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di masa jabatan yang sisa dua bulan lagi.

Baca Juga: Masa Jabatan Sisa 2 Bulan, Stafsus Presiden Blak-blakan Sebut Alasan Reshuffle Kabinet Jokowi, Ternyata karena...

Salah satunya Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus yang menyebut bahwa ada triangle political game yang coba dimainkan Presiden Jokowi, kedua melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik.

Menanggapi pernyataan Deddy tersebut, politisi PDIP Nursyirwan Soejono mengatakan wajar saja karena reshuffle kabinet ini dilakukan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Wajar jika banyak pihak yang melakukan analisis apa yang sebenarnya diinginkan dengan terjadinya reshuffle kabinet tersebut.

“Ya wajar saja karena ini waktunya juga sudah sangat dekat dengan habisnya masa waktu, masa berakhirnya pemerintahan”, ucap Nursyirwan dikutip ayojakarta.com dari YouTube KOMPASTV pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ‘Sat-set’ Lakukan Hal Ini untuk Wujudkan Hilirisasi! Apa Itu?

“Tentu sama dengan argumentasi pembenaran atas dilakukannya reshuffle tentu bahwa pihak yang lain pun bisa saja menganalisis, apa yang sebenarnya diinginkan dengan terjadinya reshuffle yang sebetulnya pemerintahan ini tinggal dua bulan”, sambungnya.

Ia menyampaikan bahwa partainya hanya tahu komitmen dari PDIP selama 10 tahun sejak 2014 untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

“Komitmen PDI Perjuangan itu tidak hanya lima tahun tapi sudah sejak 2014 karena Pak Jokowi juga di dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan itu menyebutnya 10 tahun. Jadi kalau secara komitmen, kalau komitmen 10 tahun untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi begitu ya”, ucapnya.

“Jadi ini ada bermakna karena bagaimanapun 10 tahun kami komitmen untuk sampai berakhirnya untuk menjaga”, sambungnya.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Baru di Reshuffle Kabinet Jokowi, Ngaku Siap Daftar Calon Ketua Umum Golkar

Nursyirwan Soejono menyampaikan setelah 10 tahun tersebut dianggap sudah tak diperlukan kembali, itu merupakan hak prerogatif dengan presiden.

PDIP hanya tahu untuk berkomitmen selama 10 tahun untuk mendukung sampai akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Karena bagaimanapun 10 tahun kami komitmen untuk sampai berakhirnya untuk menjaga. Soal setelah itu bahwa dianggap sudah tidak diperlukan kembali itu adalah hak prerogatif yang disebut dengan hak prerogatif presiden”, ujarnya.

“Tapi tentu kita komit untuk sampai menjaga sampai mendukung sampai berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi”, lanjutnya.***