AYOJAKARTA.COM – Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad beserta dengan sejumlah rekan, mendesak agar lembaga anti rasuah mendalami kasus pagar laut.
Anggapan publik terkait sulitnya penanganan hukum terhadap polemik pagar laut, menurut Abraham Samad tidak lepas dari adanya kemungkinan ranah KPK untuk mendalami.
Sehingga polemik pagar laut yang mengejutkan publik, menurut Abraham Samad juga sulit dilepaskan dari wacana Proyek Strategis Nasional yang harus ditindak tegas oleh KPK.
“Dugan korupsi yang terjadi proyek strategis nasional PIK-2, jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Abraham menambahkan, proses penetapan sebagai PSN memiliki aroma tindak pidana korupsi yang harus didalami KPK.
Karena itu, Abraham mendesak agar proses pendalaman kepada para penyelenggara negara segera dilakukan baik tingkat Daerah hingga Pusat.
Penetapan PIK-2 sebagai PSN, menurut Abraham Samad tidak lepas dari praktik kongkalikong, suap-menyuap yang mendatangkan kerugian bagi negara.
“Kita sudah sampaikan langsung ke KPK, data-data yang kita punya juga cukup banyak untuk membantu penyelidikan,” imbuhnya.
Dugaan adanya praktik korupsi dalam polemik pagar laut yang menyedot perhatian publik, juga sempat menyeret sejumlah masyarakat nelayan.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah nelayan mengaku terkejut setelah mendapati namanya tercatat sebagai pemilik SHGB yang diterbitkan oleh BPN.
Nazarudin yang merupakan salah satu warga di desa Kohod, mengaku heran karena namanya tercatat sebagai pemilik lahan dengan luas 1,478 hektar di perairan.
“Saya sama sekali nggak punya, semeter pun tidak ada di darat maupun dilaut, laut kan punya negara,” ungkapnya.
Bukan hanya terjadi di Tangerang, dugaan adanya pencatutan nama warga lokal sebagai pemilik lahan juga terjadi di Subang, Jawa Barat.
Menurut Nata yang merupakan warga desa Pengarengan, namanya tercatat sebagai pemilik lahan dengan luas mencapai 460 hektar di kawasan perairan pantai Cirewang.
Meski heran, Nata mengaku senang jika sertifikat yang mengatas namakannya merupakan miliknya.
“Saya nggak tahu, kalau seandainya emang bener, saya seneng banget kalau misalnya dapet,” ungkap Neta saat dimintai tanggapan.
Menyikapi adanya dugaan korupsi di kasus pagar laut, Tessa Mahardika selaku Jubir KPK memberikan tanggapan.
Menurut Tessa, KPK akan melakukan pendalaman dan penyelidikan serta menyikapi secara serius terkait adanya dugaan korupsi di PSN.
Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan proses penyelidikan yang juga sedang dilakukan oleh sejumlah instansi penegak hukum, KPK akan melakukan proses analisa.***
Share this article
Bukan hanya terjadi di Tangerang, dugaan adanya pencatutan nama warga lokal sebagai pemilik lahan juga terjadi di Subang, Jawa Barat.