Disindir Gubernur Kaltim, Dedi Mulyadi Jawab Secara Pedas Soal Julukan 'Gubernur Konten'

AYOJAKARTA.COM – Rapat Komisi II DPR RI yang digelar pada Selasa, 29 April 2025, mendadak mencuri perhatian publik.

Bukan hanya karena isu serius yang dibahas seperti alokasi dana pusat ke daerah dan pengelolaan BUMD, melainkan karena Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam suasana yang sempat cair di ruang rapat Komisi II DPR, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyapa Dedi Mulyadi dengan julukan unik, “Gubernur Konten”.

Baca Juga: Catat! Ada 7 Bansos yang Cair di Bulan Mei 2025, Ini Daftar dan Besaran yang akan Diterima KPM

Julukan ini tak datang tanpa alasan. Dedi, atau yang akrab disapa Kang Dedi, memang dikenal aktif memproduksi dan membagikan berbagai video aktivitasnya di media sosial, hingga kerap menjadi perbincangan hangat dan viral.

Menanggapi sapaan tersebut, Dedi Mulyadi tidak menampik. Ia bahkan mengungkapkan bahwa strategi komunikasi berbasis konten yang ia jalankan ternyata membawa manfaat nyata bagi efisiensi anggaran pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah, dari konten yang saya buat, belanja iklan bisa ditekan cukup signifikan. Dulu kerja sama media bisa menyedot anggaran sampai Rp50 miliar. Sekarang hanya Rp3 miliar, tapi alhamdulillah tetap bisa menjangkau masyarakat luas,” ungkap Dedi di hadapan peserta rapat.

Baca Juga: Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025 Segera Dimulai! Ada Bansos Baru Sekolah Rakyat Gratis yang Siap Meluncur di 53 Wilayah...

Kebiasaan Dedi membuat konten bukanlah hal baru. Sejak masih menjabat sebagai anggota legislatif hingga menjadi Bupati Purwakarta, ia sudah terbiasa mendokumentasikan interaksinya bersama masyarakat serta aktivitas di lingkungan pemerintahan.

Konten yang dibuat oleh Dedi Mulyadi kerap dibumbui gaya naratif yang ringan dan membumi, membuat pesan-pesan pemerintah terasa lebih dekat bagi warga.

Namun, keaktifan Dedi di media sosial juga tak luput dari kritik. Sebagian pihak menilai langkah tersebut terlalu fokus pada pencitraan.

Di sisi lain, tak sedikit pula yang menilai strategi komunikasi semacam itu sebagai bentuk transparansi dan pendekatan personal yang efektif.

Fenomena kepala daerah yang aktif di media sosial memang terus tumbuh. Platform digital kini tak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat politik untuk membangun citra kepemimpinan yang merakyat.

Baca Juga: Ada Bansos Baru! Pemerintah dan Kemensos Resmikan Sekolah Rakyat Gratis, Pastikan Program Bansos 2025 Diperluas

Meski begitu, pertanyaan kritis masih menggantung di benak publik: Apakah aktivitas digital para pemimpin ini benar-benar mencerminkan kepedulian terhadap rakyat atau sekadar strategi komunikasi belaka?

Terlepas dari pro dan kontra, yang jelas saat ini, media sosial telah menjadi panggung baru bagi para kepala daerah.

Seperti yang ditunjukkan Dedi Mulyadi, konten bukan sekadar hiburan atau citra semata, tapi juga bisa menjadi alat efisiensi anggaran dan komunikasi yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Apakah gaya ‘Gubernur Konten’ ini akan menjadi tren baru di kancah pemerintahan lokal? Hanya waktu yang bisa menjawab.***