AYOJAKARTA.COM — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 akan segera dimulai.
Informasi ini disampaikan menyusul selesainya proses peralihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan utama dalam verifikasi penerima manfaat.
Berdasarkan hasil pengecekan terbaru pada aplikasi SIKS-NG, status penyaluran bansos PKH dan BPNT masih berada pada periode Januari–Maret.
Artinya, proses pencairan tahap kedua, yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni, belum resmi dimulai, namun dipastikan akan berlangsung pada Mei hingga Juni, dan dapat berlanjut hingga Juli.
Hal ini dilakukan demi memenuhi kuota 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan 18,8 juta KPM untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa dengan diterapkannya sistem DTSEN, distribusi bansos kini lebih terarah dan adil.
Penyaluran bantuan akan difokuskan pada warga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yakni dua kategori terendah dalam piramida sosial ekonomi nasional.
“Prioritas diberikan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan, baik penerima lama maupun calon penerima baru yang telah melalui survei lapangan oleh para pendamping sosial,” jelas Gus Ipul.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa sejumlah penerima yang sebelumnya mendapatkan bansos bisa saja tidak lagi terdaftar di tahap kedua.
Hal ini karena adanya pemutakhiran data dan evaluasi kelayakan berdasarkan hasil survei terbaru.
Baca Juga: Update Status SIKS-NG Terkini: 2 Golongan KPM Ini Dipastikan Terima 7 Jenis Bansos
Sekolah Rakyat: Terobosan Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin
Selain bansos, pemerintah juga meluncurkan inisiatif pendidikan baru bertajuk Sekolah Rakyat, sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat miskin ekstrem.
Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan didukung oleh berbagai kementerian, termasuk Kemensos, serta pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang tercatat dalam desil 1 dan 2 di data DTSEN.
Syarat lainnya meliputi prestasi akademik yang baik serta persetujuan dari orang tua untuk tinggal di asrama.
Fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya mencakup kurikulum nasional dan internasional, tetapi juga pelatihan karakter, kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, serta pendidikan keagamaan.
Seluruh biaya, termasuk biaya hidup dan kebutuhan pendukung lainnya, sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Setelah lulus, para siswa diharapkan memiliki kecerdasan intelektual yang unggul, jiwa kepemimpinan, serta karakter yang kuat, nasionalis, religius, dan tangguh dalam menghadapi masa depan.
Baca Juga: Ini Kata-Kata dan Ucapan Perpisahan Teman Kerja, Sedih dan Berkesan
Sekolah Rakyat Sudah Hadir di 53 Wilayah
Pada tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi di 53 wilayah di Indonesia.
Daerah-daerah yang telah siap di antaranya berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Pemerintah daerah lainnya juga diberi kesempatan untuk mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing, asalkan memenuhi syarat dan kesiapan fasilitas.
Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, khususnya yang saat ini merupakan penerima bansos PKH dan BPNT, disarankan segera melaporkan dan mengusulkan anak mereka kepada pendamping sosial setempat untuk mengikuti seleksi masuk Sekolah Rakyat.
Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.***
Share this article
Selain pencairan bansos pkh dan bpnt tahap 2, pemerintah juga meluncurkan inisiatif pendidikan baru bertajuk Sekolah Rakyat gratis