Jawaban Santai Dedi Mulyadi Usai Dilaporkan ke Bareskrim soal Kebijakan Siswa Bermasalah Masuk Barak Militer: Silakan saja

AYOJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait kebijakan kontroversial yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu orang tua murid di wilayah Bekasi ke Bareskrim Polri. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sebagai warga negara, ia menghormati hak setiap individu untuk mengajukan laporan.

Dalam laporan yang diterima kepolisian, pelapor menilai kebijakan Dedi Mulyadi berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Baca Juga: Infinix HOT 60i Segera Hadir: Calon HP Terlaris Harga Rp1 Jutaan? Intip Bocoran Spesifikasinya

Pasalnya, pengiriman siswa bermasalah ke lingkungan barak militer dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak.

Meski menuai kritik, Dedi Mulyadi tetap berpegang pada keyakinannya bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya membentuk karakter disiplin siswa yang bermasalah di sekolah.

Pro Kontra di Masyarakat

Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung dengan alasan pembinaan karakter melalui pendekatan militer, namun tak sedikit pula yang mengecam karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang ramah anak.

Baca Juga: Jakarta Siap Uji Coba Car Free Night Mulai Akhir Juni 2025, Ini Lokasi dan Jadwalnya

Namun, di tengah sorotan, program ini tetap berjalan. Pemprov Jawa Barat kembali mengirim 90 siswa gelombang kedua untuk mengikuti pendidikan di barak militer. Kegiatan ini akan berlangsung di Dodik Rindam mulai Selasa (10/6/2025).

Antusiasme Orang Tua

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyatakan bahwa sejumlah orang tua justru antusias mendaftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti program pembinaan tersebut.

Purwanto menambahkan, selama masih ada siswa yang mengalami kesulitan disiplin dan membutuhkan pembinaan intensif, program pendidikan di barak militer akan terus dijalankan.

Baca Juga: Jangan Beli HP Dulu! Poco F7 5G Siap Guncang Pasar dengan Snapdragon 8 Gen 4 dan Baterai Jumbo

Kebijakan Dedi Mulyadi mengenai siswa bermasalah tetap menjadi perbincangan publik. Di tengah proses hukum dan pro-kontra yang muncul, Pemprov Jawa Barat menunjukkan komitmen melanjutkan program tersebut sebagai bentuk inovasi dalam dunia pendidikan.

Namun, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan program ini tetap berpijak pada prinsip hukum dan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.***