AYOJAKARTA.COM – Wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, sejatinya perlu ditanggapi oleh DPR.
Selain disampaikan secara tertulis dan telah memenuhi aspek yuridis, pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming juga cukup relevan untuk dilakukan.
Bukan saja karena proses pencalonan yang inkonstitusional, tapi juga karena Gibran Rakabuming sebagai Wapres diduga sudah melanggar etika sehingga dapat dimakzulkan.
Pernyataan terkait adanya peluang pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wapres, merupakan pandangan Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara.
Menurut Feri, usulan pemakzulan yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan perlu mendapat perhatian khusus dari DPR.
Forum Purnawirawan TNI, menurut Feri berisi sekawanan anggota TNI yang selama hidup telah mendedikasikan dirinya kepada Republik Indonesia.
Karena itu DPR menurut Feri perlu memberikan ruang dan kesempatan bagi Forum Purnawirawan TNI untuk menyampaikan alasan dan sudut pandangnya.
Pengajuan usulan pemecatan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, menurut Feri juga perlu dipublikasi secara lebih transparan.
Baca Juga: Info Bansos bagi KPM PKH dan BPNT: Memasuki Bulan Terakhir Periode Penyaluran Tahap Kedua
Sehingga publik dapat dengan mudah mengetahui argumentasi yang menjadi latar-belakang pengajuan pemecatan terhadap Gibran.
“Harapan saya setelah surat muncul, DPR tidak pasif, ini yang kirim surat bukan kaleng-kaleng, ini WNI yang mengabdikan dirinya dalam bidang pertahanan,” ujarnya.
Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Feri menilai seluruh proses hukum tetap perlu dilakukan oleh DPR dalam upaya menyerap usulan Forum Purnawirawan TNI.
Selain jumlah peserta sidang saat rapat paripurna, hal penting yang juga perlu menjadi perhatian DPR adalah dukungan politik terhadap Gibran Rakabuming.
Tanpa adanya dukungan politik di parlemen, Feri menilai peluang untuk melakukan gugatan pemecatan terhadap Wapres sangat terbuka untuk dilakukan.
Terlebih karena salah satu alasan Forum Purnawirawan TNI mengajukan usulan pemecatan, adalah karena ketidak-pantasan sebagai Wapres.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, Anggota DPR Ikut Buka Suara
Bentuk ketidak-pantasan, menurut Feri dapat dikaitkan dengan dugaan keterlibatannya sebagai pemilik akun Kasak-Kusuk Fufufafa.
“Dia naik dari proses yang bermasalah, kalau benar akun itu adalah Gibran, selesai memang dia,” ungkap Feri dikutip Ayojakarta dari Abraham Samad Speak Up.
Saat nama akun Kaskus Fufufafa menjadi sorotan, sejumlah temuan telah mengindikasikan adanya hubungan antara Gibran dengan pemilik akun.
Telah menjadi konsumsi publik, dalam keterangannya kepada awak media pada September 2024 silam Gibran meminta agar media mengorek informasi kepada pemilik akun.
“Ya silahkan ditanya kepada yang memiliki akun, kenapa bertanya ke saya,” ungkap Gibran dikutip Ayojakarta dari Kompas TV yang tayang pada 12 September 2024. ***
Share this article
Pernyataan terkait adanya peluang pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wapres, merupakan pandangan Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara.