Kepala Intelijen Soleman B Ponto Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Lukas Enembe Danai Kelompok Separatis

Kepala Intelijen Soleman B Ponto Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Lukas Enembe Danai Kelompok Separatis
Kepala Intelijen Soleman B Ponto Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Lukas Enembe Danai Kelompok Separatis

AYOJAKARTA.COM – Soleman B Ponto sebagai seorang purnawirawan perwira tinggi TNI sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis memberi tanggapan mengenai persoalan serius yaitu korupsi Lukas Enembe yang diduga mengalir ke kelompok separatis.

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi saat ini sedang dalam penyidikan. Apabila terbukti aliran dananya mengalir ke kelompok terlarang maka Lukas akan mendapat ancaman penjara seumur hidup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa dana korupsi Lukas Enembe dalam jumlah besar digunakan untuk membiayai kelompok terlarang yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca Juga: Eks Napi Koruptor OC Kaligis Jadi Kuasa Hukum Lukas Enembe, KPK Berikan Tanggapan Ini!

Kelompok terlarang yang diduga mendapat kucuran dana dari Lukas Enembe merukapan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Hal ini diketahui dari keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Ini tentu akan didalami dalam proses penyidikan, berdasarkan alat bukti, berdasarkan keteranagn saksi yang lain apakah ada keterkaitan sosial lain, apakah ada keterkaitan yang bersangkutan dengan kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” ujar Alexander Marwata.

“Korupsi LE (Lukas Enembe) ini menyangkut uang yang tidak sedikit ya, ratusan mungkin sampai 1 triliun ya tentu kita akan mendalami aliran-aliran uang itu,” lanjutnya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ngotot Cuma Perintahkan Hajar, Soleman B Ponto: Richard Eliezer Didesain Hanya Untuk Tembak Mati

KPK sudah melakukan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Papua. Karena semua uang Pemprov Papua mengalir melalui BPD Papua.

Maka bisa diketahui setiap penarikan tunai dan siapa saja vendor yang selama ini mengerjakan proyek-proyek di Papua.

Mantan Kabais TNI Soleman B. Ponto menduga aliran dana tersebut dikirim melalui kurir karena jika melalui transfer maka memiliki resiko bisa terlacak.

Lukas Enembe yang merupakan kepala daerah seharusnya menjunjung tinggi NKRI dan tidak mendukung gerakan separatis.

Baca Juga: Update Kasus Lukas Enembe: Diduga Ada Keterlibatan, Istri dan Anak Ikut Diperiksa KPK!

Separatis sendiri merupakan suatu upaya gerakan untuk mendapatkan kedaulatan atau usaha untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok tertentu.

Namun menurut Soleman B. Ponto, bisa saja aliran dana tersebut diberikan kepada keluarganya tanpa ada maksud untuk membiayai kelompok separatis.

Jika ternyata dana yang sudah diterima oleh keluarganga kemudian digunakan untuk membeli senjata, maka tidak bisa dikatakan Lukas Enembe membiayai gerakan separatis.

“Bagi dia itu bukan separatis, bagi dia itu keluarga, itu teman. Jadi separatis atau tidak itu bukan tanggung jawab dia,” kata Soleman B. Ponto.

Baca Juga: Soleman B Ponto Ungkap Richard Eliezer Miliki Pangkat Sangat Rendah yang Mengharuskan Tak Boleh Berpikir

Soleman mengatakan bahwa bisa saja Lukas Enembe tidak mengerti bahwa dana yang ia berikan kepada keluarga digunakan untuk hal lain yang tidak dibenarkan oleh negara.

“Kita kan tidak bisa langsung memberi cap bahwa dia adalah orang yang mendukung separatis atau OPM atau gerakan apalah di Papua,” kata Soleman.

Maka sebelum pihak penyidikan berhasil mendapatkan kesimpulan mengenai kemana aliran dana korupsi Lukas Enembe, belum bisa dipastikan bahwa Lukas mendanai gerakan separatis, dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube MetroTV, Rabu (25/1/2023).***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kelompok separatis
# Gubernur Papua
# Lukas Enembe
# Soleman B Ponto
# Alexander Marwata
# korupsi
# KPK

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).