Pengguna Mobil Listrik Kini Tak Lagi Bebas Pajak, Pemerintah Resmikan Skema Baru Melalui Permendagri

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah resmi mengubah kebijakan terkait insentif pajak mobil listrik hingga 0 persen.

Kebijakan tersebut kini tidak berlaku secara penuh.

Aturan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Dalam Permendagri tersebut diatur mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca JugaSamsung Siapkan Kejutan Besar! Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Bakal Bawa Koneksi 5G dan Fitur SatelitSamsung Galaxy Watch Ultra 2 rilis Juli 2026 membawa koneksi 5G, fitur satelit, dan chip AI 3nm. Smartwatch berbodi titanium ini punya layar 3.000 nits serta rumor sensor gula darah non-invasif.

Hal ini sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Kini mobil listrik ditetapkan menjadi objek pajak, baik untuk PKB maupun BBNKB.

Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah tidak menghapus seluruh insentif.

Nantinya kendaraan listrik berpeluang untuk mendapat keringanan yakni pengurangan tarif atau pembebasan sebagian pajak.

Baca JugaEks Kepala DLH DKI Jakarta Resmi Tersangka Longsor TPST Bantargebang, Rano Karno Sempat Beri Peringatan Sejak Tahun 2024Wagub DKI Jakarta Rano Karno pun buka suara soal ditetapkannya Asep sebagi tersangka dalam kasus longsor di TPST Bantargebang.

Poin penting lainnya yang ada dalam Permendagri ini adalah adanya desentralisasi kebijakan.

Dengan demikian, pemerintah daerah punya kewenangan untuk menentukan besaran insentif pajak kendaraan listrik di wilayah masing-masing.

Hal ini membuat besaran pajak mobil listrik di masing-masing daerah akan berbeda.

Dengan adanya aturan baru ini, pajak 0 persen pada mobil listrik tidak lagi berlaku secara nasional.

Selain itu, imbauan untuk konsumen mobil listrik agar lebih cermat untuk mempertimbangkan lokasi registrasi kendaraan dan kebijakan pajak daerah sebelum membelinya.***