Sayang Sekali! Imbas Pemangkasan APBN, Program Beasiswa Luar Negeri Kemenkeu Dibatalkan padahal Sudah Dibuka 10 Januari

AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi membatalkan program Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) untuk tahun 2025.

Pembatalan beasiswa kemenkeu resmi dibatalkan pada 4 Februari 2025, yang sebelumnya dibuka pada 10 Januari 2025.

Pembatalan ini disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Resmi Batalkan Beasiswa Ministerial Scholarship 2025, Pendaftaran yang Dibuka Sejak 10 Januari 2025 Dihentikan

Keputusan pembatalan merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diadakan pada akhir Januari 2025.

Alasan Pembatalan

Pembatalan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan penghematan dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban belanja negara dalam pelaksanaan APBN 2025.

Selain itu, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 juga menjadi dasar keputusan ini.

Baca Juga: Daftar Yuk! Maudy Ayunda Buka Beasiswa S1 bagi Pelajar di Indonesia, CEK Persyaratan dan Link Pendaftaran di Sini

Dengan pengumuman pembatalan, proses pendaftaran yang seharusnya berlangsung hingga 9 Februari 2025 dihentikan secara resmi.

Kemenkeu menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan beasiswa ini dan menghentikan proses pendaftaran sejak tanggal pengumuman ditetapkan.

Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kemenkeu untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.

Baca Juga: Cek Penyebabnya! Beasiswa Kemenkeu Resmi Dibatalkan, padahal Pendaftaran Baru Dibuka 21 Hari

Program ini awalnya dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kemenkeu dengan memberikan kesempatan kepada kader pemimpin untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.

Langkah ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pegawai dan calon penerima beasiswa yang telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri.

Pembatalan program beasiswa ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap pengembangan SDM di lingkungan kementerian, terutama di saat kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi sangat tinggi.***