DPRD Kritik Pemkot Tangsel Lamban, Bantuan JPS Masih Amburadul!

TANGERANG SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Bantuan jaring pengaman sosial di Kota Tangerang dinilai masih amburadul. Padahal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah ini sudah memasuki tahap kedua.

Hal ini menjadi sorotan Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi. Ia mengatakan, permasalahan bantuan jaring pengaman sosial di Tangsel terjadi sejak dilakukan pendataan keluarga terdampak COVID-19.

Terlebih, dari jumlah kouta yang telah ditetapkan, ternyata banyak keluarga yang tidak lolos verifikasi. Sehingga mengakibatkan adanya sisa kuota penerima bantuan dan harus dilakukan pendataan ulang. 

"Adanya sisa kuota penerima bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 menunjukkan tidak adanya perencanaan yang baik dalam pendataan penerimaan bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak wabah COVID-19," kritiknya, Jumat (8/5/2020). 

Ia menilai hal ini menjadi salah satu penyebab Pemkot Tangerang Selatan lamban dalam mendistribuskan bantuan. 

"Ini menunjukkan buruknya manajerial dan tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan," tegasnya. 

Lebi lanjut Ahmad menjelaskan, bantuan jaring pengaman sosial Pemkot Tangsel untuk penanganan COVID-19 lebih rinci bersumber dari Kementerian Sosial dalam bentuk paket sembako senilai Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan dengan total  59.705 KK yang dikirim langsung ke alamat rumah penerima melalui jasa pengiriman dari Pemprov. 

Selain itu dari Banten dalam bentuk uang senilai Rp 600.000 per KK kepada 22.258 KK disalurkan melalui mekanisme perbankan BJB Syariah, dari Pemkot Tangsel dalam bentuk uang senilai Rp 600.000 per KK kepada 40.500 KK disalurkan melalui Perbankan BJB. 

Sementara itu, bantuan jaring pengaman sosial dari Pemkot Tangsel yang rencana awalnya disalurkan pada tanggal 27 April 2020, tak jua terlaksana. 

Adapun lanjut dia, Dinas Sosial Kota Tangsel yang sebelumya memperkirakan bantuan sampai tanggal 4 Mei 2020. Tetapi berdasarkan aduan dari masyarakat, banyak yang belum menerima bantuan jaring pengaman sosial dari Pemkot Tangsel sampai saat ini. 

"Pemkot Tangsel harus akuntabel dan transparan dengan mempublikasi siapa saja penerima bantuan jaring pengaman sosial terebut, siapa nama dan dimana alamat penerima bantuan," tegasnya. 

Bahkan kata dia, berdasarkan penelurusannya melalui situs  lawancovid19.tangerangselatankota.go.id ternyata data penerima berdasarkan nama dan alamat penerima pun belum dipublikasi. 

Ia meminta agar Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan segera mempublikasi data penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat penerima. 

"Hal ini menjadi hal sangat penting, agar kita semua dapat mengawasi dan memastikan bahwa bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran serta dilakukan secara akuntabel," jelasnya.

Selain itu harus dipastikan bantuan jaringan pengaman sosial yang disalurkan Pemkot Tangsel harus diterima oleh masyarakat/keluarga miskin dan rentan miskin, khususnya 1,68 persen atau hampir 30 ribuan penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan. 

Permasalahan lain di Tangsel, kata dia adalah ketidaktransparan Pemkot setempat terkait bantuan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau donatur lainnya. Ia menyoroti hal itu bercermin dari data pemberi bantuan, jenis bantuan, serta data penerima bantuan. 

Ia menilai di era keterbukaan saat ini semestinya informasi tersebut harus dipublikasi ke masyarakat.

"Tentu masyarakat akan membantu Walikota untuk mengawal dan memastikan bahwa bantuan tersebut tidak disalahgunakan serta diterima oleh pihak yang berhak atau penerima manfaat dari bantuan tersebut," tuturnya.

Ia juga meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) mengevaluasi atau mendata ulang, serta menambah kuota jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial di Tangsel, jika terjadi peningkatan jumlah masyarakat/keluarga rentan miskin akibat wabah COVID-19. Terlebih dengan adanya perpanjangan pelaksanaan PSBB.