Jusuf Kalla Sebut Film Dirty Vote Baru Ungkap 25% Kecurangan Pemilu, Sutradaranya Masih Sopan

AYOJAKARTA.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapannya terkait film dokumenter "Dirty Vote" yang menuai kontroversi menjelang Pilpres 2024.

JK mengapresiasi film tersebut karena menyajikan fakta dan data yang dilengkapi dengan foto dan kesaksian.

Namun, ia menilai bahwa film tersebut belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

"Bagi saya, film itu masih ringan dibandingkan kenyataan yang ada. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%," kata JK di kediamannya sperti dikutip dari Metro TV, Selasa 13 Februari 2024.

JK menilai film tersebut masih belum mencakup kecurangan yang terjadi di daerah-daerah dan kampung-kampung. Ia juga menyoroti isu terkait bansos yang diterima oleh masyarakat.

"Masih banyak lagi yang belum diungkap. Sutradaranya masih sopan. Apalagi kalau dibuka semuanya, semua orang bisa bilang itu fitnah. Tapi tunjukkan di mana fitnahnya," tegas JK.

Baca Juga: 5 Tanda Kamu Sedang Menghancurkan Masa Depanmu Sendiri, Ternyata Nomor 4 Sering Dilakukan Banyak Orang

JK menilai film "Dirty Vote" bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat untuk memahami potensi kecurangan dalam pemilu. Ia juga mendorong agar masyarakat lebih kritis dalam mencermati informasi yang beredar.

"Film ini membuka ruang diskusi publik tentang potensi kecurangan dalam pemilu. Kita perlu mencermati film ini secara kritis dan tidak terjebak dalam polarisasi politik," kata JK.

"Sebagai masyarakat, kita harus melihat film ini sebagai bahan diskusi dan refleksi untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan adil," pungkasnya.

Sementara itu, juru bicara dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengiyakan apa yang diyakini Jusuf Kalla.

Baca Juga: Ray Rangkuti Sebut Dirty Vote Bukan Black Campaign, Ini Alasannya

Hakim menyatakan bahwa kecurangan dalam konteks Pemilu memang terjadi secara rutin di lapangan, dengan intimidasi dan ancaman kekerasan menjadi bagian dari keseharian.

Ia mengungkapkan bahwa di berbagai daerah, terdapat tekanan agar masyarakat memilih paslon tertentu, dengan ancaman untuk menghentikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tekanan.

Bahkan, menurutnya, ada ancaman kekerasan terhadap pihak-pihak yang menolak memilih paslon yang diminta.

Lebih lanjut, Hakim menyatakan bahwa film "Dirty Vote" mencerminkan apa yang dirasakan oleh tim pemenangan Ganjar-Mahmud.

Ia menegaskan bahwa film tersebut menggambarkan secara keseluruhan realitas kecurangan yang terjadi, baik yang bersifat struktural dan sistematis, maupun yang lebih tersembunyi dan terjadi secara harian.

Hakim juga menyampaikan bahwa ada banyak pelanggaran yang tidak dianggap sebagai pelanggaran menurut undang-undang Pemilu, meskipun sebenarnya mencari celah untuk melanggar aturan.