AYOJAKARTA.COM — Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedang menanti pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.
Namun, hingga kini, bantuan tersebut belum juga cair.
Dua menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai alasan di balik keterlambatan ini.
Hari ini, Selasa, 18 Juni 2024, BLT Mitigasi Risiko Pangan masih belum dicairkan.
Meskipun begitu, dalam dua hari terakhir, pada tanggal 15 dan 16, telah ada pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tanggal 15 ada bantuan sosial (bansos) PKH, sementara tanggal 16 ada bansos BPNT yang cair.
Lalu, mengapa BLT Mitigasi Risiko Pangan belum cair?
Dikutip dari YouTube Ariawanagus, Selasa, 18 Juni 2024, ada beberapa alasan mengapa BLT Mitigasi Risiko Pangan belum dicairkan, berdasarkan pernyataan dari menteri terkait.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kementerian Sosial untuk mengeksekusi BLT mitigasi pangan tersebut. Meskipun anggaran sudah disiapkan, tanpa dokumen resmi dari Kementerian Sosial, pencairan belum bisa dilakukan.
“Sedangkan yang BLT El-Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan,” ucap Sri Mulyani.
“Namun tadi, bu Mensos mengatakan belum memulai sampai hari ini, kami di kementerian keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut” lanjutnya.
Di lain sisi, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak termasuk dalam program bantuan sosial yang sudah disiapkan tahun ini.
Ia menyatakan tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program baru yang diumumkan pada Januari lalu karena tidak mengetahui kondisi keuangan negara.
Baca Juga: Rezeki H-1 Idul Adha! Ada Bansos Cair di Kartu KKS, Benarkah BLT Mitigasi Sudah Cair?
Hal tersebut dikarenakan Tri Rismaharini tidak mengetahui kondisi keuangan negara tahun ini.
“Kami enggak berani ngusulkan, karena kami kan enggak tahu ke kondisi keuangan. Apakah bisa apa enggak kami enggak berani, biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu” ucap Tri Rismaharini.
“Karena kami tidak berani, karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro” lanjutnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengusulkan bantuan BLT mitigasi yang sebelumnya dikenal sebagai bantuan El Nino. Namun, usulan ini masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial.
Ketiga menteri ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam koordinasi dan komunikasi.
Menteri Keuangan menunggu dokumen dari Kementerian Sosial, sementara Menteri Sosial menunggu arahan lebih lanjut terkait anggaran.
Sementara itu, Menteri Perekonomian hanya mengusulkan tanpa ada tindakan konkret untuk memastikan semua pihak terlibat dan siap melaksanakan bantuan.
Keterlambatan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat yang sangat mengandalkan bantuan tersebut.
Bantuan yang seharusnya disalurkan untuk periode Januari hingga Maret 2024 dengan besaran Rp200.000 per bulan, totalnya Rp600.000, belum juga diterima oleh masyarakat miskin yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Nah, itulah alasan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 yang belum dicairkan dari menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi.***
Share this article
Ada beberapa alasan mengapa BLT Mitigasi Risiko Pangan belum dicairkan, berdasarkan pernyataan dari menteri terkait.