7 Kategori yang Berhak Mendapatkan Bansos PKH, Simak Persyaratan dan Cara Mencairkannya

Ilustrasi bansos PKH.
Ilustrasi bansos PKH.

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah memberikan sistem Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Tujuan dari adanya bansos ini sebagai upaya untuk membantu perekonomian kelas menengah ke bawah.

Dalam satu tahun dana bansos ini akan diberikan dalam empat tahap yakni tahap pertama dicairkan pada Januari – Maret 2023, tahap kedua April – Juni 2023, tahap ketiga Juli – September 2023, dan tahap keempat Oktober – Desember 2023.

Baca Juga: Kabar Baik! Bansos PKH Terbaru Bulan Agustus Telah Cair, Begini Cara Cek dan Besaran Nominal yang Diterima

Kategori Penerima Bantuan Bansos PKH

Dilansir dari indonesia.go.id, ada tujuh golongan atau kategori yang berhak untuk mendapatkan dana Bansos PKH dari Kemensos RI, di antaranya sebagai berikut:

1. Kategori balita 0 -6 bulan menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 atau Rp750.000 dalam setiap tahap.

2. Kategori ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 atau Rp750.000 dalam setiap tahap.

3. Kategori siswa Sekolah Dasar (SD) menerima bantuan sebesar Rp900.000 atau Rp225.000 dalam setiap tahap.

4. Kategori siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 atau Rp375.000 dalam setiap tahap.

5. Kategori Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima bantuan sebesar Rp2.000.000 atau Rp500.000 dalam setiap tahap.

6. Kategori lansia yang memasuki usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 atau Rp600.000 dalam setiap tahap.

7. Kategori penyandang disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 atau Rp600.000 dalam setiap tahap.

Untuk melakukan pengecekan Bansos PKH, penerima dapat melakukannya dilakukan di website resmi Bansos Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan cara sebagai berikut:

· Login ke https://cekbansos.kemensos.go.id.

· Pilih nama provinsi dan desa yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP. 

· Input nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP, dan masukan kode verifikasi yang tertera di layar. 

· Kemudian klik tombol “Cari Data”. 

· Maka akan muncul daftar penerima bantuan Bansos. 

Baca Juga: 4 Jenis Komponen Penerima Bansos PKH, Ada yang Berpeluang Dapat Bantuan hingga Rp 4 Juta Lho

Persyaratan Penerima Bansos PKH

Ketetapan dalam menerima Bansos dalam setiap KPM dibatasi dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya empat orang yang berhak menerima bansos. Adapun persyaratan dan ketetapan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

b) Terdaftar sebagai keluarga yang berkebutuhan dalam data kelurahan setempat.

c) Tidak terdaftar sebagai Pegawai Aparatur Negara seperti ASN, TNI, maupun Polri.

d) Belum pernah atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, serta Kartu Prakerja.

e) Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Itulah kategori masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bansos PKH dari Kemensos RI beserta persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# kategori
# Bansos

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.