BURUAN CEK! KPM BPNT Murni dengan Kartu KKS Bank Mandiri Dapat Rejeki Nomplok Rp650 Ribu Hari Ini, Ternyata dari Bansos Ini

Ilustrasil. Bantuan Sosial (bansos)
Ilustrasil. Bantuan Sosial (bansos)

AYOJAKARTA.COM – Kabar gembira, pada hari ini, 17 Februari 2024 ada saldo masuk di dalam kartu KKS KPM BPNT murni.

Saldo yang masuk ke Kartu KKS KPM BPNT murni tersebut nominalnya adalah Rp650 ribu dan ada juga ada juga yang Rp400 ribu.

Kemudian diketahui, KPM yang mendapat saldo masuk sebesar Rp650 ribu tersebut adalah KPM BPNT murni dengan Kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank BNI.

Baca Juga: 3 Amalan Persiapan Jelang Ramadhan 2024, Perbanyak Ishtighfar Salah Satunya!

Namun diinformasikan oleh petugas pendamping sosial melalui YouTube DIARY BANSOS pada (17/2/23), bahwa si KPM yang menerima saldo masuk sebesar Rp600 ribu tersebut mengaku jika bantuan BPNT-nya sudah cair awal Februari dengan besaran Rp200 ribu.

Di sini kemudian jadi pertanyaan, sebenarnya saldo apakah yang masuk ke rekening sebesar Rp650 ribu tersebut?

Sebagai informasi tambahan, kebetulan KPM yang menerima saldo masuk Rp650 ribu ini kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank Mandiri.

Berdasarkan penjelasan dari petugas pendamping sosial, bisa disimpulkan jika saldo Rp650 ribu yang masuk tersebut adalah saldo bantuan PKH untuk tahap 1.

Dimana bansos PKH tahap 1 ini aloaksinya dua bulan yaitu Januari-Februari karena dicairkan lewat Kartu KKS.

Namun persoalannya, di sini si KPM tersebut mengaku jika dirinya adalah KPM dari BPNT murni saja dan bukan KPM PKH.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Kelinci atau Bebek yang Terihat Pertama dalam 3 Detik Bisa Mengungkap Karakter Aslimu

Nah, ini justru bisa jadi kabar gembira, karena di tahun 2024 ini data penerima bansos di DTKS itu selalu terupdate oleh Pemda dan selalu dipadupadankan dengan data lainnya.

hal tersebut menyebabkan KPM selaku penerima bansos PKH atau BPNT yang sudah cair di tahap terakhir 2023 sebagaimana diketahui itu tidak semua cair di tahap 1 tahun 2024 ini.

Dikarenakan mungkin ada KPM yang sudah meninggal, atau sudah tercatat mampu, kemudian tercatat memiliki gaji di atas UMR dan sebab-sebab lainnya.

Sehingga kemudian menyebabkan KPM tersebut tidak lagi layak menerima bantuan PKH di tahap 1 tahun 2024 ini.

Akhirnya dari pihak Kemensos untuk menggenapi kuota 10 juta penerima manfaat bantuan PKH, maka kemudian diambillah KPM dari BPNT murni yang sudah layak untuk mendapatkan bantuan PKH secara sistem atau bisa dikatakan KPM validasi by sistem.

Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa saldo masuk Rp650 ribu kepada KPM BPNT murni dengan Kartu KKS Bank Mandiri tersebut adalah rejeki nomplok bagi KPM BPNT murni itu sendiri.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# Saldo
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.