Bansos PKH BPNT Periode Juli-September 2024 via PT Pos Indonesia Kapan Cair? Intip Status Terkini di SIKS-NG

Kali ini diinformasikan update terkini di SIKS-NG terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang cair lewat PT Pos Indonesia.
Kali ini diinformasikan update terkini di SIKS-NG terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang cair lewat PT Pos Indonesia.

AYOJAKARTA.COM -- Bagi KPM penerima bantuan sosial via PT Pos Indonesia dan ingin mengetahui update terkini proses pencairan, bisa simak artikel ini.

Kali ini diinformasikan update terkini di SIKS-NG terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang cair lewat PT Pos Indonesia.

Update terkini pencairan bantuan sosial lewat PT Pos Indonesia ini berdasarkan informasi dari petugas yang dikutip dari tayangan Youtube DIARY BANSOS pada Kamis, 25 Juli 2024.

 Baca Juga: Status BPNT Juli Agustus 2024 Sudah SPM, KKS KPM Ini Terisi Saldo Rp400 Ribu, Dipastikan Resmi Cair?

Lantas seperti apa update terkini pencairan bansos PKH BPNT lewat PT Pos Indonesia ini? berikut informasinya.

BANSOS CAIR LEWAT PT POS INDONESIA

Diinformasikan oleh petugas untuk bantuan sosial lewat PT Pos Indonesia periode Juli-Agustus September baik PKH maupun BPNT di akun SIKS-NG adalah seperti berikut.

Berdasarkan pantauan langsung petugas di akun SIKS-NG para pendamping sosial, ini masih belum ada perubahan periode salur di menu View DTKS.

 Baca Juga: Satu Langkah Mulai Cair! Status Bantuan PKH di SIKS-NG Sudah SPM, Bagaimana dengan Bantuan BPNT?

Jadi yang muncul masih periode salur yang sama yaitu April-Juni tahun 2024 atau periode pencairan sebelumnya.

Sementara untuk periode pencairan bantuan PKH dan BPNT bulan Juli-Agustus-September ini masih belum muncul.

Namun ada sebagian sumber informasi yang mengatakan untuk di akun SIKS-NG pendamping sosial periode Juli-September tahun 2024 sudah muncul.

Hanya saja untuk keterangan rekening, proses verifikasi rekening, SPM, SP2D, dan juga SE masih kosong semua.

 Baca Juga: Catat! Ini Dia Jadwal Terbaru Pencairan BPNT Juli-Agustus 2024, Cair Minggu Ini?

Kemudian melalui akun SIKS-NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk yang lewat PT Pos Indonesia juga masih belum ada kabarnya.

Melalui berbagai keterangan tersebut dapat disimpulkan jika yang positif nanti bakal cair lebih dulu adalah bantuan PKH atau BPNT yang alokasi Juli-Agustus 2024 via Kartu KKS.

Meski begitu, bagi para KPM yang lewat PT Pos Indonesia tidak perlu khawatir karena pastinya nanti tetap akan dicairkan bagi yang masih dianggap layak oleh Pemda.

 Baca Juga: 11 Wilayah di Indonesia Siap Cair Duluan dan Rapel 3 Bulan Sekaligus untuk Bansos PKH dan BPNT, Cek Daftarnya!

Serta masih di SK-kan oleh pemerintah sebagai penerima bantuan PKH alokasi Juli-Agustus-September 2024 oleh Kemensos RI.

Akan tetapi sebaliknya bagi KPM yang sudah dianggap tidak layak, maka tidak akan cair lagi bantuan sosialnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pos Indonesia
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.