Bantuan Tidak Cair? Ternyata Ini Ciri-Ciri KPM PT Pos yang Bansosnya Tidak Bisa Dialihkan ke KKS

Bagi KPM yang menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) Sebagian besar pencairan akan dialihkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi KPM yang menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) Sebagian besar pencairan akan dialihkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah saat ini sedang melakukan peralihan mekanisme pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebelumnya, banyak KPM menerima bansos melalui PT Pos. Namun, saat ini sebagian besar pencairan akan dialihkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Khususnya bagi KPM yang menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau sembako.

Baca Juga: Bansos PKH BPNT Validasi Sistem Cair Kembali di Awal September 2024, Cek Apa Kamu Termasuk Penerima?

Perlu dicatat bahwa peralihan ini belum sepenuhnya selesai.

Beberapa KPM, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), masih banyak yang belum menerima KKS.

Hal ini disebabkan oleh masalah data yang tidak sinkron antara perbankan dan data kependudukan, sehingga pencairan bansos melalui PT Pos masih dilakukan bagi KPM tersebut.

Sampai saat ini, belum ada keputusan tertulis mengenai peralihan secara keseluruhan ke KKS.

Baca Juga: Maaf Ya, Pemilik Kartu KKS dengan Ciri Ini Saldo Bansos PKH BPNT September-Oktober Sudah Tidak Akan Cair Lagi!

Oleh karena itu, kemungkinan masih ada KPM yang akan terus menerima bantuan melalui PT Pos.

Meski begitu, ternyata ada beberapa KPM yang tidak dapat dialihkan ke KKS.

Berikut ini ciri-ciri KPM yang tidak dapat dialihkan ke KKS berdasarkan informasi yang dikutip oleh Ayojakarta.com dari kanal YouTube Pendamping Sosial pada Minggu, 8 September 2024.

Ada beberapa alasan mengapa bansos seorang KPM tidak bisa dialihkan ke KKS.

Pertama, data mereka tidak sinkron antara data perbankan dan data kependudukan.

KPM dengan masalah ini akan kesulitan menerima bansos melalui KKS.

Kedua, KPM yang terdeteksi memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga tidak akan dialihkan ke KKS.

Baca Juga: Ada Saldo Bansos hingga Rp1,8 Juta Masuk ke KKS Para KPM, Bantuan Apa dan Bank Apa? Simak Selengkapnya di Sini!

Hal ini karena data mereka sudah tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga lain.

Selain itu, jika ada anggota keluarga yang lolos menjadi ASN, TNI, atau Polri, bantuan sosial akan otomatis dihentikan oleh sistem.

Hal ini juga berlaku jika data KPM ditemukan tidak valid atau tidak sesuai dengan syarat penerima bansos.

Selanjutnya, proses sinkronisasi data untuk BPNT dan PKH masih terus berlangsung.

Baca Juga: Hilal di SIKS-NG Sudah Muncul! Ini Prediksi Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT September 2024 Lewat PT Pos dan KKS

Saat ini, pencairan bansos periode Juli dan Agustus hampir selesai disalurkan, dan KPM yang bansosnya belum cair sedang menunggu tahap validasi sistem.

Jika data dinyatakan valid, bansos akan dicairkan sesuai jadwal.

Validasi data bisa memakan waktu yang berbeda-beda, mulai dari tiga bulan hingga satu tahun, tergantung pada tahapan prosesnya.

Oleh karena itu, KPM di beberapa wilayah yang belum mendapatkan KKS, seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, harus tetap bersabar karena proses pencetakan kartu KKS masih berlangsung.

Baca Juga: Selamat KPM Bansos PKH BPNT yang Sudah Turun SP2D dan Bantuan Tambahan Uang+ Barang Cair Hari Ini!

Informasi berikutnya berkaitan dengan pemblokiran atau penghentian bantuan sosial.

Bagi KPM yang mengalami pemblokiran atau penghentian bantuan, khususnya untuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), mereka dapat mengajukan kembali melalui desa atau kelurahan setempat.

Proses ini juga berlaku untuk kartu KKS yang terblokir karena kesalahan PIN.

Dalam hal ini, KPM harus melaporkan langsung ke bank untuk mereset PIN dan mengaktifkan kartu kembali.

Baca Juga: KPM Bansos Pemilik Kartu KKS Merah Putih Wajib Tahu, Inilah Alasan dan Penyebab Kartu Tidak Lagi Dapat Dipergunakan

Untuk PKH yang masih cair melalui PT Pos, jika ingin tetap menerima bantuan, KPM bisa mendaftar ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui musyawarah desa atau aplikasi Cek Bansos.

Dengan mendaftar, data penerima akan diperiksa ulang, dan jika valid, bansos akan disalurkan sesuai kebijakan yang berlaku.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan
# cair
# cair
# KPM
# BPNT
# KKS

News Update

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Jakarta Pusat

PAM Jaya Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor Imbas Proyek JSDP, Suplai Air Dipastikan Tetap Mengalir

Dirut PAM Jaya mengatakan kebocoran bermula saat kontraktor proyek melakukan pekerjaan pengecekan di area sekitar jaringan pipa utama milik PAM Jaya.