Pencairan Bansos Masih Berlangsung, Mohon Maaf Pemilik KKS Tipe Ini Tidak Terima Bantuan Tahap 2 Maupun Paket Stimulus!

Ilustrasi bantuan di tahap 2 ini, terdapat kabar buruk bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tipe tertentu.
Ilustrasi bantuan di tahap 2 ini, terdapat kabar buruk bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tipe tertentu.

AYOJAKARTA.COM – Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap 2 saat ini sedang berlangsung dilakukan di berbagai daerah.

Namun, pada proses penyaluran atau distribusi bantuan di tahap 2 ini, terdapat kabar buruk bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tipe tertentu.

Saat ini, terdapat sejumlah KPM yang kini sudah tidak lagi layak menerima bantuan bansos tahap 2.

Baca Juga: Kesempatan Terakhir! Tips dan Strategi Lolos SPMB Jatim 2025 Jalur Domisili, Pertimbangkan 8 Hal Ini

Adapun Tipe pemilik KKS yang tidak mendapatkan saldo bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2, dan bantuan penebalan Rp400 ribu serta beras 20 KG yaitu KPM yang sudah menerima bansos secara berturut-turut selama lima tahun.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“warga Indonesia yang menerima bansos maksimal lima tahun, terkecuali lansia dan penyandang disabilitas,” ungkap Cak Imin yang dikutip dari Info Banso pada Rabu (25/06/2025).

Selain itu, terdapat beberapa kriteria lainnya yang tidak berhak mendapatkan bansos di tahap 2 dan seterusnya, dengan diantaranya:

Baca Juga: Sinyal Kuat Pemekaran Wilayah Jawa Barat: 5 Provinsi Baru Siap Terbentuk, Kota Bandung Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

  • Tidak memiliki komponen PKH dalam keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia yang menjadi kriteria penerima bansos PKH.
  • Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid atau tidak sinkron dengan data Dukcapil sehingga tidak lolos verifikasi kelayakan.
  • Menerima bantuan sosial lain yang menjadi pengecualian, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja, sehingga tidak berhak menerima bansos PKH dan BPNT.
  • Tidak terdaftar atau tidak lolos verifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang menjadi basis data penerima bansos.
  • Terdapat masalah administrasi seperti anomali rekening atau status pencairan yang belum disetujui di sistem SIKS-NG Kemensos

Karena itu, pemilik KKS yang tidak memenuhi kriteria di atas tidak akan menerima saldo bansos PKH tahap 2, BPNT tahap 2, maupun tambahan bantuan penebalan Rp400 ribu.

Untuk memastikan status dan kelayakan, penerima dapat melakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi terkait. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Paket Stimulus
# Tipe
# bantuan tambahan
# tahap 2
# KKS

News Update

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Jakarta Pusat

PAM Jaya Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor Imbas Proyek JSDP, Suplai Air Dipastikan Tetap Mengalir

Dirut PAM Jaya mengatakan kebocoran bermula saat kontraktor proyek melakukan pekerjaan pengecekan di area sekitar jaringan pipa utama milik PAM Jaya.