Kementerian PUPR Berikan Bantuan untuk Ribuan RTLH di Bogor

BOGOR TENGAH, AYOJAKARTA.COM -- Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar Serah dan Terima Buku Tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Bogor 2020 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (9/7/2020).

Kepala Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan  Jawa II, Kiagoos Egie Ismail mengatakan, program BSPS ini merupakan bantuan stimulan rutin setiap tahun dari Kementerian PUPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tahun ini, ada 1.823 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapatkan stimulan Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp17,5 juta untuk setiap rumah.

"Anggaran Rp17,5 juta ini dibagi dua, yakni Rp15 Juta untuk bahan material, yang Rp 2,5 juta untuk tenaga kerjanya. Nah, kalau ada kekurangan anggaran saat pengerjaan dibantu sama swadaya masyarakat karena bantuan kami sifatnya stimulan," ujarnya.

Ia menjelaskan, program BSPS ini bukan sekedar untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Indonesia namun lebih dari itu, yakni demi menghasilkan generasi yang lebih baik, mengingat rumah merupakan inti dari sebuah keluarga.

Sebelum serah terima buku tabungan ini, pihaknya sudah melakukan proses verifikasi dan screening agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Jadi, kami lihat kondisi rumahnya secara fisik, dari atap, struktur bangunan, dan pemilik rumah yang memang kategori MBR. Karena ini uang negara, akuntabilitas harus clean and clear," tegasnya.

Ia menuturkan, setelah acara simbolis serah terima ini, penerima bantuan bisa langsung merenovasi rumahnya dengan target rampung dalam dua bulan. Tim dari PUPR pun akan turun ke lapangan melihat kualitas pondasi apakah dilakukan dengan benar atau tidak.

"Harapan kami bantuan stimulan ini bermanfaat bagi warga dan kualitas hidup warga Kota Bogor bisa menjadi lebih baik," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, ketika Pandemi Covid-19 pemerintah meminta warga untuk di rumah saja. Aturan ini disikapi beragam, bagi yang rumahnya nyaman tidak akan menjadi masalah tetapi bagaimana dengan warga yang rumahnya tidak layak huni, tidak ada ventilasi udara, rumah kebanjiran dan lainnya tentu menderita.

Pemkot Bogor pun menargetkan di 2024, 20 ribu RTLH menjadi layak huni. Hal ini sejalan dengan visi Kota Bogor mewujudkan Kota Ramah dan Layak Keluarga.

"Di masa Pandemi Covid-19 kita punya banyak permasalahan ekonomi, kami berharap dengan program BSPS bisa turut merangsang ekonomi Kota Bogor. Memaksimalkan potensi lokal, bukan hanya penerima bantuan yang dapat manfaatnya tapi yang lainnya juga dapat, tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas dan standar rumah," katanya.