GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka kemungkinan melaporkan Pemprov DKI karena tidak transparan terhadap data realisasi APBD 2019. Rencana pelaporan dilakukan lantaran Fraksi PSI kecewa tidak diberikan data anggaran tersebut.
Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta sejak 15 April 2020. Surat itu berisi permohonan rincian data realisasi APBD Jakarta 2019. Namun hingga kini surat itu tak kunjung dibalas.
AYO BACA : Kritik Fraksi PSI Soal Tiga Raperda Usulan Pemprov DKI Jakarta
\"Kami sebenarnya tidak berharap mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim, kalau Pemprov mau benar-benar terbuka, tapi jangan salahkan kami kalau kami mengambil langkah yang lebih ekstrim,\" kata Anthony melalui telekonferensi pers dari DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Menurut Anthony, Fraksi PSI bisa saja memperkarakan Pemprov DKI terkait keterbukaan informasi publik. Jika hal itu dilakukan, menurutnya akan menjadi stigma negatif bagi Pemprov DKI dalam hal transparansi.
\"Jangan sampai kami melakukan gugatan-gugatan tertentu baik sengketa Informasi Publik dan sebagainya, nanti malu, pemprov nanti akan malu. Jika anggota dewan melaksanakan fungsi pengawasan lalu dihambat datanya, nanti malu jika dewan mengajukan gugatan gugatan ke komisi informasi, ke PTUN dan sebagainya hanya untuk minta data,\" jelasnya.
Anthony menambahkan, pihaknya mempertimbangkan banyak opsi terkait sikap Pemprov DKI terhadap Fraksi PSI. Dia kembali mengingatkan agar Pemprov DKI lebih transparan terhadap anggota dewan.
\"Ini ada yang aneh Pemprov DKI. Jadi kami akan mempertimbangkan banyak opsi baik opsi-opsi konstitusional, opsi hukum, dan sebagainya. Tapi kami mohon kepada Pemprov jangan sampai kami melakukan itu, nanti yang malu bukan kami, yang malu itu Pemprov gimana mau mengedepankan transparansi tapi hasilnya begini,\" imbuhnya.
AYO BACA : GUBERNUR ANIES TARIK REM DARURAT: Mulai 14 September, Perkantoran Work From Home (WFH) Lagi!
Share this article
"Kami sebenarnya tidak berharap mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim, kalau Pemprov mau benar-benar terbuka, tapi jangan salahkan kami kalau kami mengambil langkah yang lebih ekstrim," kata Anthony melalui telekonferensi pers dari DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).