GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyatakan kekecewaan terhadap Pemprov DKI Jakarta lantaran suratnya tidak dibalas. Surat yang dimaksud adalah permohonan data laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sejak 15 April 2020. Namun hingga kini tak ada balasan atas surat permohonan tersebut.
AYO BACA : 56 Pria Terlibat Pesta Gay Diamankan di Kuningan Suite Jaksel
“Perlu diingat bahwa APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, sewajarnya Pemprov DKI memberikan data yang rinci mengenai penggunaan anggaran, lalu kita buka bersama-sama. Jika Pemprov DKI tidak mau memberikan data, maka apa yang mau dibahas," kata Anthony dalam telekonferensi pers, Rabu (2/8/2020).
Dia menjelaskan, Fraksi PSI telah berkali-kali menindaklanjuti permintaan data tersebut, namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil. PSI membutuhkan data tersebut untuk mengkaji penggunaan anggaran DKI Jakarta.
AYO BACA : Subsidi Upah Atau BLT Pekerja Formal Hanya Sampai Desember, Bisa Lanjut Asal…
“Bahkan, anggota dewan dari Fraksi PSI sudah menanyakan langsung di dalam rapat Komisi C pada tanggal 1 September 2020 kemarin. Tapi di forum rapat itu pun pihak BPKD hanya menjawab bahwa masih dalam proses koordinasi, padahal data tersebut sudah diminta sejak April 2020,” ujarnya.
Menurut Anthony, pembahasan pertanggungjawaban anggaran masih dirasa menggantung. Oleh sebab itu, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI memberikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detil.
“Penjelasan Pemprov DKI mengenai realisasi belanja hanya secara global alias gelondongan dan diberikan 5 menit sebelum rapat dimulai. Padahal, sebenarnya ada hal-hal yang perlu dibahas secara lebih mendalam. Misalnya hambatan-hambatan dalam menjalankan anggaran, sehingga di APBD berikutnya bisa lebih optimal. Jangan sampai sudah dianggarkan tapi lagi-lagi penyerapan dan performanya tidak optimal,” jelasnya.
Anthony menambahkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk mengevaluasi anggaran. Dari situ, katanya, bisa dinilai dan diputuskan bagaimana alokasi anggaran di APBD berikutnya.
“Ini adalah proses yang sangat penting, jangan hanya jadi formalitas tahunan. Fraksi PSI tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kita minta data dibuka dan dibahas secara mendalam,” imbuhnya.
AYO BACA : Peringatkan Bahaya Corona untuk Warga Pasar Rebo, Pemkot Jaktim Pasang Tugu Peringatan Covid-19
Share this article
“Perlu diingat bahwa APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, sewajarnya Pemprov DKI memberikan data yang rinci mengenai penggunaan anggaran, lalu kita buka bersama-sama. Jika Pemprov DKI tidak mau memberikan data, maka apa yang mau dibahas," kata Anthony dalam telekonferensi pers, Rabu (2/8/2020).