Langgar Protokol Kesehatan, Perusahaan di Jakarta Bisa Didenda Rp150 Juta

GAMBIR  AYOJAKARTA.COM -- Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sanksi tersebut berupa penutupan kantor hingga denda progresif jika pelanggaran dilakukan secara berulang.

AYO BACA : Akhirnya...Senin Depan, Insentif Tenaga Kesehatan DKI untuk Covid Sebagian Cair

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19. Pergub ini berlaku sejak diteken Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020.

Sanksi pertama bagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan adalah sanksi administratif berupa penutupan sementara. Area kerja perusahaan akan ditutup maksimal 3x24 jam.

AYO BACA : BLT PEKERJA FORMAL CAIR 25 AGUSTUS: Ini Tip Kelola Uang Subsidi Gaji Agar Lebih Manfaat

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24," isi Pasal 8 Ayat 5 Pergub tersebut.

Jika pelanggaran berulang, maka bakal dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta. Kemudian untuk pelanggaran berulang kedua kalinya, denda sebesar Rp100 juta. Pelanggaran berulang 3 kali dan seterusnya dikenakan denda administratif sebesar Rp150 juta.

Setiap kantor yang dikenakan sanksi denda administratif diwajibkan membayar denda paling lambat 7 hari kerja. Jika melebihi ketentuan waktu itu, maka perusahaan akan ditutup sementara sampai membayar denda kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pemberian sanksi administratif baik penutupan sementara maupun denda dilakukan oleh petugas Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha.

Penindakan terhadap perkantoran maupun perusahaan juga didampingi oleh perangkat daerah, Kepolisian, dan TNI.

AYO BACA : Pemprov DKI Akan Bangun Kampung Akuarium Jadi Permukiman Layak Huni