JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Ketua SETARA Institute Hendardi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika menjelaskan program prioritasnya dalam wawancara khusus dengan BBC. Di mana soal hak asasi manusia (HAM) tidak masuk dalam program prioritas pemerintahan Jokowi untuk periode 2019-2024 melainkan soal peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Hendardi, bahwa pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan harapan untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, serta penyelesaian aksi intoleransi yang tidak henti-hentinya terjadi di tengah masyarakat pudar. Padahal aksi intoleransi itu terjadi mulai dari sekolah, kampus, hingga ke tingkat aparatur sipil negara, bahkan jajaran TNI/Polri.
\"Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM,\" ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).
AYO BACA : 9 Alasan Buruh Tolak Draft Omnibus Law
Padahal menurutnya, HAM itu menjadi paradigma untuk bernegara, bukan hanya semata-mata menjadi sebuah kasus atau pelanggaran HAM. Dengan begitu, Jokowi semestinya bisa meletakan HAM menjadi model untuk pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya.
\"Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan,\" ujarnya.
Hendardi mengingatkan bahwa tugas konstitusional bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden. Di mana semua tugas konstitusional melekat pada seorang presiden ketika memimpin suatu periode pemerintahan.
AYO BACA : Soal Revisi UU Pers Usulan Pemerintah, Organisasi Wartawan Cemas Perilaku Orde Baru Terulang
\"Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam,\" tuturnya.
Hendardi menyebut kalau Jokowi memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu contoh ialah ketika ada gagasan untuk membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014. Kata dia, gagasan itu menjadi model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
\"Sayangnya, Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode II ini, dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Sedangkan Jokowi sudah memasuki periode II,\" ujarnya.
\"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap satu tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini,\" imbuh dia.
Untuk diketahui, sebuah wawancara ekslusif dengan Jokowi ditampilkan oleh BBC.com pada Jumat (14/2/2020). Dalam tayangannya, Jokowi ditanya seberapa besar fokus kerjanya kepada situasi hak asasi manusia (HAM), lingkungan, dan demokrasi di samping soal ekonomi dan angka pengangguran.
Saat itu Jokowi menjawab bahwa dalam periode pertama ia fokus kepada pembangunan infrastrukur. Kemudian pada periode kedua kepemimpinannya ia fokus kepada pembangunan SDM.
AYO BACA : Sudah Diresmikan Jokowi, Stadion Manahan Siap Jadi Venue Piala Dunia U-20
Share this article
Ketua SETARA Institute Hendardi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika menjelaskan program prioritasnya dalam wawancara khusus dengan BBC. Di mana soal hak asasi manusia (HAM) tidak masuk dalam program prioritas pemerintahan Jokowi untuk periode 2019-2024 melainkan soal peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurut Hendardi, bahwa pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan harapan untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, serta penyelesaian aksi intoleransi yang tidak henti-hentinya terjadi di tengah masyarakat pudar. Padahal aksi intoleransi itu terjadi mulai dari sekolah, kampus, hingga ke tingkat aparatur sipil negara, bahkan jajaran TNI/Polri.