JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Tindakan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dinilai cukup baik dalam mengungkap kejanggalan anggaran pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.
''Hal yang bagus-bagus saja selama dilakukan dengan tulus untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Asal jangan ada motif lain,'' kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin saat dibubungi wartawan, Selasa (5/11/2019).
Apa yang dilakukan William merupakan hal yang positif dengan manfaat publik menjadi tahu. Bahkan masyarakat juga tahu proses pembahasan anggaran di DPRD DKI.
''APBD itu kan uang rakyat, harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Dan pembahasannya harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi korupsi,'' ujar Ujang.
AYO BACA : Selain Lem Aibon, William Bongkar Kejanggalan Lain Pengajuan Anggaran Pemprov DKI
Pentingnya proses penganggaran di APBD transparan ke hadapan publik. Hal itu, menurutnya, menjadi pembelajaran ke depan.
''Dengan kejadian tersebut pihak DPRD dan pemprov harus evaluasi diri. Agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,'' imbau Ujang.
Atas tindakannya, William yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto.
''Itu yang politisi lain tidak suka karena bisa menjadi panggung bagi PSI. Oleh karena itu, politisi lain melaporkan dengan tuduhan pelanggaran etik,'' beber Ujang.
Lewat media sosial, William sebelumnya menyampaikan ke publik terdapat kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI.
AYO BACA : Sindir Wiliam, Ketua Komisi B: Temukan Anggaran Kita Klarifikasi

Share this article
Tindakan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dinilai cukup baik dalam mengungkap kejanggalan anggaran pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.