JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Ribuan orang mahasiswa diprediksi kembali memenuhi Jalan Jenderal Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.
Dari informasi yang redaksi dapatkan, sejumlah aliansi yang akan berkumpul di sana antara lain Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno, Universitas Negeri Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta, Universitas Azsahra, dan bersama kelompok masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komnas Perempuan.
Aksi demonstrasi hari ini bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR RI periode 2014-2019.
Massa demonstran masih mengusung sejumlah tuntutan yang sudah berkali-kali mereka sampaikan ke DPR RI dan pemerintah, lewat dialog maupun aksi massa.
Yaitu, tuntutan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang UU KPK, membatalkan Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang terpilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI beberapa pekan lalu, menolak semua RUU bermasalah, pengusutan tuntas kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu, menuntut pembebasan semua mahasiswa yang ditahan kepolisian ketika aksi massa sepekan terakhir di berbagai daerah, dan menuntut presiden menyusun kabinet pemerintahan 2019-2024 secara objektif.
Menghadapi rencana demonstrasi mahasiswa hari ini, kawasan sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sudah mulai disterilkan sejak tadi malam. Sejumlah ruas jalan menuju gedung parlemen pun ditutup. Arus lalu lintas dari kawasan Semanggi ke depan DPR dialihkan ke arah Gerbang Pemuda.
Dua lapis kawat berduri juga sudah dipasang sejak tadi malam di jalan menuju gerbang utama DPR RI. Saat ini, dari pantauan redaksi, konsentrasi aparat keamanan yang jumlahnya amat banyak sudah tampak di balik gerbang utama Kompleks Parlemen. Senayan.
.jpeg)
Share this article
Massa demonstran masih mengusung sejumlah tuntutan yang sudah berkali-kali mereka sampaikan ke DPR RI dan pemerintah