Premanisme di Jakarta Merebak Karena Kesenjangan Sosial, Legislator: Ini Tanggung Jawab Bersama

AYOJAKARTA.COM - Kasus premanisme yang kembali mencuat di Jakarta memantik perhatian publik.

Aksi pemalakan terhadap pedagang kecil di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang viral di media sosial menjadi bukti bahwa persoalan keamanan di ibu kota belum sepenuhnya tuntas.

Meski pelaku telah ditangkap, isu ini membuka diskusi lebih luas tentang akar masalah yang sebenarnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad, mengapresiasi langkah cepat aparat dalam menindak pelaku.

Ia menilai sinergi Tiga Pilar, yakni kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci respons cepat di lapangan.

“Aksi premanisme sangat meresahkan. Saya mengapresiasi langkah cepat Tiga Pilar, terutama kepolisian, dalam menindak hal tersebut,” ujarnya, dilansir dari Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Namun, Riano P Ahmad menegaskan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup.

Ia menyoroti kesenjangan sosial sebagai salah satu faktor utama yang memicu munculnya aksi premanisme di berbagai wilayah Jakarta.

“Kita harus melihat sebab dan akibatnya. Salah satunya karena kesenjangan sosial. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Respons Tegas Pemerintah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa pelaku pemalakan telah diamankan dan diproses hukum.

Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat kecil. “Yang memalak dan merusak langsung ditangkap dan ditahan,” tegas Pramono.

Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor krusial dalam menjaga rasa aman, terutama di kota dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa.

Pemprov DKI juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap gangguan ketertiban dapat segera ditangani.

Ironi di Balik Predikat Kota Aman

Menariknya, kasus ini terjadi di tengah capaian Jakarta sebagai salah satu kota teraman di Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan Global Residence Index 2026, Jakarta menempati peringkat kedua dengan skor keamanan 0,72, di bawah Singapura.

Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari tingkat kriminalitas, persepsi keamanan publik, hingga stabilitas politik.

Secara statistik, Jakarta memang mencatat tingkat pembunuhan yang rendah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa gangguan keamanan skala kecil seperti pemalakan masih terjadi.

Hal ini menjadi pengingat bahwa keamanan tidak hanya diukur dari data, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat.

Riano menekankan pentingnya pembinaan sosial dan pengawasan berbasis komunitas untuk mencegah premanisme sejak dini.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan.

Menurutnya, stigma bahwa premanisme hanya terjadi di Tanah Abang tidak sepenuhnya tepat.

Praktik serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain, hanya saja sorotannya berbeda.

Ke depan, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan upaya pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi solusi paling efektif.

Tanpa pendekatan yang menyeluruh, potensi munculnya kembali aksi serupa akan sulit dihindari.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa menjaga keamanan kota bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.***