Pemprov DKI Jakarta Buat Gebrakan Baru Siapkan BPJS untuk Hewan Peliharaan, Seperti Apa?

Ini merupakan sebuah gebrakan yang digagas untuk menciptakan kota Jakarta yang ramah terhadap hewan sekaligus meringankan beban finansial para pemiliknya.

Usulan ini muncul usai Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI‑Perjuangan yakni Hardiyanto Kenneth.

 

 

Hardiyanto melakukan inspeksi mendadak ke Puskeswan Ragunan pada 4 Juni 2025 lalu.

 

Kenneth menekankan bahwa tidak semua pemilik hewan khususnya penyelamat atau rescue kucing dan anjing liar mampu menanggung biaya kesehatan hewan yang tidak sedikit.

Rencananya skema BPJS hewan ini akan menggunakan microchip sebagai identifikasi wajib.

 

Hewan yang dipasangi microchip akan tercatat secara digital meliputi data pemilik, jenis hewan, vaksinasi rabies, dan status sterilnya.

 

Pendataan ini  bertujuan memudahkan verifikasi saat hewan membutuhkan layanan medis.

 

Baca Juga: Lupa cetak pengajuan akun SPMB Jakarta 2025? Tenang, Ini Cara Mudah yang Bisa Dilakukan CMB

Menurut Kepala Dinas KPKP DKI, Hasudungan Sidabalok menyebut jalannya program melibatkan beberapa tahapan:

1. Studi kelayakan pada 2025

 

2. Uji coba pada 2026 dengan fokus awal pada hewan berkategori kucing dan anjing yang bermicrochip.

BPJS hewan ini nantinya dirancang dengan subsidi bagi pemilik dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. 

 

Meski program diberikan dengan potongan atau diskon, layanan tidak sepenuhnya gratis agar nilai jaminan tetap dihargai.

 

Microchip tersebut akan dipasang secara gratis terutama bagi hewan yang berada di shelter pemerintah.

 

Baca Juga: iPhone Lemot dan Sering Hang? 10 Solusi Praktis Tanpa Perlu Beli yang Baru

Dalam kunjungannya, Kenneth juga menginisiasi akan peningkatan kualitas pelayanan di Puskeswan Ragunan.

 

Mulai dari pemberian makanan berkualitas, sistem digital CRM, hingga rencana pengembangan pet-hotel.

 

Tentunya keberhasilan program ini masih bergantung pada sosialisasi dan edukasi masyarakat luas tentang microchip dan manfaat BPJS hewan.

 

Kesiapan infrastruktur termasuk scanner dan backend aplikasi dan regulasi standar layanan jadi fokus utama agar implementasi BPJS hewan berjalan transparan aman dan terkendali.***