Alasan Fahri Hamzah Usul Pilgub Jakarta Ditiadakan dan Lebih Pilih Pilkada Walikota

AYOJAKARTA.COM – Fahri Hamzah mengusulkan agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 ditiadakan.

Menurut Fahri Hamzah, akan lebih baik jika Pilgub Jakarta digantikan dengan Pilkada Walikota agar gubernur dipilih oleh DPRD.

Fahri Hamzah mengatakan Kota Jakarta Timur kurang mendapatkan penanganan karena walikota tergantung pada gubernur.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar walikota dipilih oleh rakyat sehingga jika ada masalah masyarakat bisa datang langsung ke kantor walikota di daerahnya masing-masing.

“Kalau Jakarta lebih menyarankan adanya Pilkada Walikota sehingga gubernur tetap tidak usah dipilih oleh rakyat, tetap DPRD saja. Itu akan menyehatkan Jakarta karena Jakarta terlalu besar. Jakarta Timur itu nggak keurus karena walikotanya tergantung pada gubernurnya karena walikota dipilih oleh gubernur. Sebaiknya walikota Jakarta Timur dipilih oleh warga Jakarta Timur supaya kalau ada komplain dia datangnya ke Kantor Walikota Jakarta Timur,” kata Fahri Hamzah dikutip dari kanal YouTube Asumsi pada Jumat (12/7/2024).

Baca Juga: Tanpa Saingan! Ide Usaha Modal Rp25 Ribu Omzet Rp7,5 Juta/Bulan Tahun 2024

Fahri juga menilai penting sekali untuk merancang transisi Jakarta kedepannya setelah tidak lagi berstatus sebagai ibukota.

Menurutnya, akan menjadi masalah jika seseorang menjadi gubernur hanya untuk maju Pilpres.

Jika hal itu terjadi, maka hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat tidak akan diselesaikan.

“Tapi kalau pikirannya nanti jadi gubernur Jakarta karena 2029 ingin menantang presiden yang sekarang atau paling tidak menjadi wakilnya presiden yang sekarang itu repot. Karena dia nggak akan melayani rakyat, dia akan berdandan 5 tahun,” ujarnya.

Bagi Fahri, pemikiran seperti itu sangat keliru dan seharusnya dihilangkan karena mengorbankan rakyat.

Baca Juga: 6 Ide Usaha Sampingan Modal 100 Ribuan Untung Jutaan: Karyawan, Mahasiswa, hingga Ibu Rumah Tangga Mari Merapat!

Padahal, masih ada banyak permasalahan yang sampai hari ini masih menjadi keluhan masyarakat.

“Kan itu harus dipotong, kita yang harus memotong, desire seperti ini keliru, nggak boleh dibiarkan. Ini mengorbankan rakyat Jakarta. Coba itu banjir, macet, perkampungan kumuh nggak diselesaikan, polusi gila-gilaan. Karena pada dasarnya yang mereka pikirkan itu adalah tangga berikutnya bukan mikirin rakyat dan akhirnya dia bertengkar dengan existing government,” tutupnya.