Pramono Anung Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi Usai Lebaran, Pendatang Baru Tetap Boleh Masuk Jakarta Asal Punya 2 Hal Ini

AYOJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru pasca-Idulfitri 2025.

Pramono mengatakan bahwa Jakarta akan menghadapi gelombang urbanisasi usai Lebaran, namun pendekatan yang akan diambil lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Saya dan Pak Bangdul (Wakil Gubernur DKI Jakarta) sudah berdiskusi. Kita tidak akan melakukan operasi yustisi. Yang kita lakukan adalah pendekatan yang lebih humanis,” katanya.

Menurutnya, warga dari daerah manapun tetap bisa datang ke Jakarta asalkan memenuhi syarat administrasi.

Pendatang yang ingin bekerja di Jakarta wajib memiliki identitas resmi dan akan melalui proses pengecekan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Siapa pun yang datang ke Jakarta harus punya identitas. Dukcapil akan mengecek itu,” tegas Pramono.

Tak hanya itu, Pramono juga menekankan pentingnya keterampilan kerja bagi para pendatang.

Ia membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib di Jakarta, selama mereka siap mengikuti pelatihan kerja dan memiliki bekal kemampuan yang memadai.

“Monggo, silakan mencari kerja di Jakarta asal punya skill, asal mau mengikuti pelatihan,” katanya.

Gubernur juga mengakui bahwa kondisi ekonomi di beberapa daerah yang terdampak PHK turut mendorong arus migrasi ke ibu kota. Namun ia mengingatkan bahwa hidup di Jakarta membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan berkompetisi.

“Ini problem yang pasti akan kita hadapi. Beberapa daerah memang sedang dalam kondisi sulit. Jakarta harus siap,” tambahnya.

Sebagai informasi, jumlah pendatang baru ke Jakarta dalam beberapa tahun terakhir terus fluktuatif.

Berdasarkan data resmi, tercatat 24.043 orang pada 2020, 20.046 orang pada 2021, naik menjadi 27.478 orang pada 2022, dan 25.918 orang pada 2023. Angka ini diperkirakan akan kembali meningkat usai Lebaran tahun ini.

Kebijakan Pramono ini senada dengan sikap Pj Gubernur DKI sebelumnya, Heru Budi Hartono, yang juga tidak melarang warga dari luar daerah merantau ke Jakarta.

Namun Heru berpesan agar mereka mempersiapkan diri dengan baik dan tidak datang hanya dengan harapan tanpa kemampuan.

“Yang penting bisa bekerja dengan baik dan punya tempat tinggal,” ujar Heru saat itu.